ThePhrase.id – Sejak pandemi covid-19 muncul di Indonesia, jumlah transaksi digital atau online masyarakat Indonesia meningkat signifikan. Bahkan, platform e-commerce Shopee mencatat kenaikan hingga 130% pada kuartal II  tahun 2020 atau sekitar 260 juta transaksi.

Sebagai platform multi-nasional, Shopee juga menyediakan penjualan langsung dari luar negeri dengan gratis ongkos kirim. Karena harga yang murah dan tidak adanya biaya ongkos kirim, kebanyakan orang lebih memilih membeli dari penjual luar negeri dibanding UMKM. Sehingga banyak UMKM yang mengeluh tentang persaingan dengan penjual luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, Shopee Indonesia memutuskan untuk menutup akses masuk pada 13 jenis barang luar negeri.

13 jenis produk luar negeri yang dibatasi oleh platform Shopee Indonesia meliputi hijab, atasan muslim wanita, bawahan muslim wanita, dress muslim, atasan muslim pria, bawahan muslim pria, outer wear muslim, mukena, pakaian muslim anak, aksesoris muslim, peralatan salat, batik dan kebaya. Shopee pun menyatakan bahwa proses ini masih terus berlanjut untuk kategori produk lain.

Penutupan penjualan produk impor oleh Shopee ini tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM. Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM mengapresiasi tindak lanjut Shopee Indonesia untuk membantu tumbuhnya UMKM di Indonesia. Disebutkan bahwa penutupan penjualan impor dapat menyelamatkan produk UMKM hingga Rp 300 triliun per tahun.

Selain pembatasan produk luar negeri, kini platform Shopee Indonesia juga menyediakan fitur khusus untuk produk dalam negeri dengan nama Bangga Buatan Indonesia. Melalui fitur ini, pembeli juga mendapatkan banyak program diskon, gratis ongkos kirim, dan berbagai voucher. Shopee Indonesia berharap melalui fitur ini, lebih banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk membeli produk buatan dalam negeri.

Shopee Indonesia berharap dengan kebijakan baru ini merupakan bentuk rasa bangga, cinta dan kasih sayang untuk para pelaku UMKM. Shopee Indonesia juga berharap para pelaku usaha lokal atau UMKM bisa terus bersaing.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung keputusan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM yang melarang 13 produk crossborder atau lintas negara masuk ke Indonesia.

“Langkah strategis yang dilakukan pemerintah memberlakukan larangan 13 produk crossborder masuk ke Indonesia sudah tepat, karena akan melindungi produk UMKM lokal,” kata LaNyalla, Rabu (19/5).

Menurut LaNyalla, keputusan ini akan mendukung dan melindungi UMKM. Pasalnya,  produk fashion crossborder sudah menjadi persoalan di era pasar bebas, yang memungkinkan barang apa saja bisa dijual ke Indonesia dari marketplace. Karena itu pula, dibutuhkan aturan agar pelaku e-commerce dari luar negeri tidak melakukan predatory pricing atau kecurangan yang menghancurkan harga pasar.

[nadira]