Dulu Menolak, Kini Partai Demokrat Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Gerindra: Kami Hormati

ThePhrase.id - Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pihaknya menghormati keputusan Partai Demokrat yang kini menyatakan dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebuah gagasan yang sebelumnya diusulkan oleh Gerindra.

“Kalau kita pasti menghormati pandangan setiap partai masing-masing kan. Pasti tidak mungkin juga memutuskan tanpa melakukan perhitungan atau melakukan kajian-kajian,” ucap Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi kepada awak media usai menghadiri penyerahan bonus atlet SEA Games di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1) dikutip Antaranews.

Pras menilai, perubahan sikap tersebut merupakan hasil pertimbangan internal masing-masing partai politik. Ia membantah adanya kabar yang menyebut Partai Gerindra sebagai pihak yang memengaruhi Partai Demokrat untuk mengubah sikap dan mendukung mekanisme tersebut. 

“(Perubahan) Itu sikap masing-masing partai,” imbuhnya.

Adapun sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pras menyatakan bahwa pemerintah akan tetap memperhatikan dan menyerap aspirasi masyarakat apabila wacana tersebut nantinya diterapkan secara resmi.

“Kita kan menghormati semua pendapat begitu. Pasti kan semua pandangan kan ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, sementara belum, kan gitu. Tidak ada masalah juga,” kata Pras.

Dulu Tegas Menolak, Kini Berubah Sikap

Terkait perubahan sikap itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Dede Yusuf membeberkan bahwa partainya telah menerima berbagai masukan dari kepala daerah yang berasal dari internal partai.

Menurutnya, mayoritas masukan tersebut menyoroti dampak negatif dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan pilkada langsung, yang membuat kepala daerah kerap memiliki ketergantungan pada donator, serta terikat pada komitmen proyek tertentu.

“Memang rata-rata mengatakan pilkada terbuka itu mahal. Dan dampaknya juga menjadi terikat dengan donatur atau komitmen proyek,” kata Dede dalam keterangannya, Kamis (8/1).

Ia menambahkan, kondisi tersebut turut berdampak pada meningkatnya potensi penyalahgunaan anggaran daerah yang pada akhirnya berujung pada persoalan hukum.

Selain persoalan biaya, Dede menilai sistem pilkada langsung membuat penilaian terhadap calon kepala daerah lebih menitikberatkan pada kekuatan finansial dibandingkan kapasitas dan kompetensi.

“Oleh karenanya Demokrat mendukung keputusan Presiden tentang pilkada ini. Dengan masukan agar memperkuat pengawasan lembaga seperti Bawaslu dan juga hadirnya pengawasan partisipatif oleh publik,” katanya.

Sebelumnya, diketahui Partai Demokrat secara terbuka menolak usulan pilkada melalui DPRD. Penolakan tersebut sejalan dengan sikap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pernah menyampaikan keberatan terhadap sistem tersebut saat menjabat sebagai Presiden ke-6 RI. (Rangga)