
ThePhrase.id - Presiden RI, Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) RI pada Senin (14/9) dan menggantinya dengan Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI.
Pergantian tersebut berlangsung secara mendadak. Bahkan, beberapa jam sebelum pencopotan diumumkan, Purbaya masih mengikuti rapat kerja gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Rapat kerja dengan pembahasan Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan tersebut berlangsung sekitar pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.
Di tengah rapat, Purbaya tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari pihak Istana. Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi kemudian meminta Purbaya mengecek telepon tersebut.
“Pak menteri, saya putus dulu, katanya ada telepon dari Mensesneg, Pak. Tolong dilihat dulu,” ujar Nawardi kepada Purbaya.
Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat untuk menerima panggilan tersebut. Tak lama berselang, kabar pergantian Menkeu mencuat dan Suahasil tiba di Istana Negara untuk menjalani proses pelantikan.
Adapun sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Istana terkait alasan penggantian Purbaya.
Respons keluarga Purbaya juga menjadi perhatian. Putranya, Yudo Sadewa, mengaku senang karena sang ayah kini dapat kembali beristirahat dengan lebih tenang setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.
“Guys, akhirnya bapak bisa tidur nyenyak guys. Jadi trader lagi guys bapak. Enggak jadi menteri lagi. Balik jadi trader,” kata Yudo dalam unggahan di media sosialnya.

Suahasil Nazara bukan sosok baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia telah menjabat sebagai Wamenkeu sejak 2019 dan dikenal memiliki pengalaman panjang dalam kebijakan fiskal.
Terkait proses pelantikan, Suahasil mengaku baru diberi kabar dari pihak Istana pada Senin pagi, untuk kemudian bersiap dilantik pada sore harinya.
Usai dilantik sebagai Menkeu, Suahasil menyatakan pengelolaan APBN akan tetap diarahkan untuk menjaga kredibilitas keuangan negara sekaligus mendukung program prioritas pemerintah.
“Prioritasnya adalah menjalankan APBN yang kredibel. Jadi saya akan terus menjalankan APBN yang dapat dipercaya, komunikasi publik yang dapat dipercaya, dan memastikan APBN mendukung program-program prioritas pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan defisit APBN akan dijaga di bawah batas 3 persen terhadap PDB. (Rangga)