FIFA Diguncang Skandal Piala Dunia 2026, Gianni Infantino Terancam Diselidiki Parlemen Eropa

hephrase.id - Parlemen Eropa mulai menghimpun dukungan untuk menyelidiki Presiden FIFA, Gianni Infantino, setelah muncul kontroversi mengenai keputusan yang mengizinkan penyerang Timnas Amerika Serikat, Folarin Balogun, tetap bermain di Piala Dunia 2026 meski sebelumnya menerima kartu merah.

Kontroversi terhadap Infantino sebenarnya telah muncul bahkan sebelum Piala Dunia dimulai ketika hubungan dekatnya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memancing kritik karena dinilai lebih menonjol dibanding keterlibatan dua tuan rumah lain, yakni Timnas Meksiko dan Timnas Kanada.

Sejumlah pihak di internal FIFA disebut merasa malu setelah Infantino menyerahkan penghargaan perdamaian perdana kepada Trump.

Sementara pria asal Swiss itu juga menuai kritik karena mengenakan topi merah bergaya MAGA beberapa bulan sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung.

Kontroversi tersebut kembali mencuat ketika FIFA memutuskan mengizinkan Balogun tampil menghadapi Timnas Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia meskipun striker berusia 25 tahun itu semestinya menjalani hukuman larangan bermain.

Pemicunya setelah Balogun menerima kartu merah saat membantu Timnas Amerika Serikat mengalahkan Timnas Bosnia dan Herzegovina di babak 16 besar Piala Dunia.

Meski Timnas Amerika Serikat akhirnya kalah 1-4 dari Timnas Belgia, keputusan FIFA yang menangguhkan sanksi Balogun selama satu tahun terus memicu perdebatan dan memunculkan dugaan adanya campur tangan politik dalam proses pengambilan keputusan.

Tiga anggota Parlemen Eropa, Barry Andrews, Lara Wolters, dan Niels Fuglsang, mengumumkan rencana untuk mendorong penyelidikan terhadap Infantino karena dianggap terlibat dalam kontroversi tersebut.

"Keputusan FIFA mengubah aturan mengenai hukuman kartu merah di tengah turnamen merupakan sebuah aib dan bentuk penyimpangan terhadap keadilan," ujar pernyataan ketiganya.

"Sekali lagi, kita melihat Infantino dan FIFA menyerah terhadap tuntutan pemerintahan Donald Trump," lanjutnya.

Menurut laporan ESPN, ketiga anggota parlemen itu meminta asosiasi sepak bola dari negara-negara Uni Eropa mendesak Komite Etik FIFA agar menyelidiki apakah tekanan dari pemerintahan Trump memengaruhi pencabutan hukuman Balogun.

Termasuk menelusuri dugaan pelanggaran terhadap prinsip netralitas politik seperti pemberian FIFA Peace Prize kepada Trump.

Hingga saat ini, surat yang diajukan para anggota parlemen tersebut telah memperoleh dukungan dari 35 legislator lain yang menilai integritas olahraga harus dijaga dari segala bentuk intervensi politik.

"Keindahan olahraga terletak pada aturan yang diterapkan secara adil dan transparan. Ketika Infantino membiarkan tekanan politik menentukan siapa yang boleh bermain, rasa keadilan dalam olahraga pun hilang," tandasnya. (Rangga)