FIFA Diperingatkan terkait Kebijakan Keimigrasian dan HAM AS Jelang Piala Dunia 2026

Thephrase.id - Organisasi HAM internasional meminta FIFA memperjelas komitmen perlindungan terhadap penduduk lokal dan suporter menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Permintaan tersebut muncul setelah berbagai kelompok menilai bahwa pelaksanaan turnamen berisiko menghadapkan masyarakat sekitar dan penonton pada tindakan penegakan imigrasi yang dinilai sewenang-wenang.

Sport and Rights Alliance menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada FIFA sebelum pengundian Piala Dunia 2026 berlangsung di Washington.

Salah satu poin utama adalah permintaan agar FIFA memastikan perlindungan yang efektif terhadap profiling rasial, penahanan semena-mena, dan tindakan imigrasi yang dianggap tidak sah selama event berlangsung.

Jamil Dakwar dari American Civil Liberties Union menyatakan bahwa kebijakan pemerintah AS menimbulkan kekhawatiran besar bagi komunitas imigran, wisatawan, serta penduduk setempat.

"Sementara FIFA dan kota tuan rumah menyiapkan Piala Dunia, pemerintahan Trump justru meningkatkan kebijakan berbahaya yang membahayakan komunitas imigran, pengunjung asing, dan warga setempat," kata Dakwar.

"Persepsi yang muncul adalah FIFA terseret menjadi alat hubungan masyarakat untuk menormalkan pemerintahan AS yang semakin otoriter, dan hal itu sangat mengkhawatirkan," ujar Dakwar.

Daniel Norona dari Amnesty International USA menyampaikan bahwa kemungkinan adanya operasi penggerebekan imigrasi pada hari pertandingan dinilai cukup tinggi.

"Menghadiri pertandingan sepak bola seharusnya tidak pernah berujung pada penahanan sewenang-wenang atau deportasi," kata Norona.

"Ancaman penggunaan kekuatan berlebihan, termasuk penegakan imigrasi, di area Piala Dunia sangat mengkhawatirkan, dan Fifa tidak boleh diam," ujar Norona.

"FIFA harus memperoleh jaminan mengikat dari otoritas AS bahwa turnamen akan menjadi ruang aman bagi semua orang, tanpa memandang pandangan politik maupun status imigrasi," lanjutnya.

Sebanyak 90 organisasi masyarakat sipil AS sebelumnya mengirim surat kepada Fifa pada Juni untuk meminta federasi memanfaatkan posisinya guna mendorong pemerintah AS menjamin keselamatan warga lokal dan pengunjung.

"Kami meminta Fifa menggunakan pengaruhnya untuk mendorong pemerintah AS menjamin hak fundamental jutaan pengunjung dan penggemar asing yang masuk ke negara tersebut untuk menghadiri turnamen, serta hak konstitusional para imigran yang telah lama tinggal dan bekerja di kota-kota tuan rumah," tulis surat tersebut.

Jennifer Li dari Dignity 2026 yang ikut menandatangani surat itu menyampaikan bahwa hingga kini tidak ada tanggapan dari FIFA.

FIFA merujuk pada ketentuan umumnya bahwa organisasi tersebut berkomitmen menghormati seluruh hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan terus berupaya mendukung perlindungan hak tersebut.

Departemen Luar Negeri AS juga telah dimintai tanggapan, dan seorang juru bicara pekan lalu menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh penyelenggaraan Piala Dunia namun tetap berpegang pada aturan hukum serta standar keamanan nasional.