sport

Geger! FFI Laporkan Erick Thohir dan Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI, Persoalkan SK Penunjukan Plt Ketua

Penulis Ahmad Haidir
Nov 17, 2026
Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI. Foto Istimewa.
Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI. Foto Istimewa.

Thephrase.id - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi mengadukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi kepada Komite Etik PSSI atas dugaan pelanggaran etik dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Laporan yang disampaikan pada 14 November 2026 tersebut ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024-2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar, yang meminta adanya pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan keputusan tersebut.

FFI mempersoalkan keputusan PSSI yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus mencabut mandat kepengurusan hasil kongres, karena dinilai tidak memiliki landasan kewenangan yang jelas berdasarkan Statuta PSSI edisi 2025 dan aturan organisasi FFI.

Dalam pengaduannya, FFI mengidentifikasi empat persoalan utama, salah satunya menyangkut dasar hukum penerbitan SK yang dianggap tidak mencantumkan ketentuan Statuta PSSI mengenai kewenangan pemberhentian Ketua Asosiasi Anggota.

FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI yang menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi pada mekanisme kongres masing-masing anggota.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan tidak adanya pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak FFI untuk menyampaikan pembelaan sebelum keputusan diterbitkan, termasuk dugaan pengabaian mekanisme penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc dalam waktu 30 hari kerja.

FFI juga meminta Komite Etik menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026, menyusul informasi mengenai anggota Exco yang diduga menggalang dukungan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI.

Selain itu, penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberikan mandat untuk menyelenggarakan KLB pemilihan dinilai berpotensi mengintervensi independensi asosiasi anggota serta mengambil alih mekanisme internal organisasi.

"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta. Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," tegas Michael.

Michael menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena dugaan pelanggaran serupa berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya, sehingga diperlukan kepastian hukum dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan jajaran pimpinan federasi.

"Jujur saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepakbola Indonesia juga. Tentu saya berkewajiban menjaga integritas dan marwah FFI sebagai Asosiasi, tapi lebih dari itu saya juga melihat laporan ke Komite Etik ini karena kami ingin PSSI sebagai organisasi nasional juga memiliki sistem pengawasan yang bekerja untuk kebaikan semua unsur dan anggota di dalam keluarga besar Sepakbola Indonesia," tambah Michael.

Melalui laporan tersebut, FFI meminta Komite Etik membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa dokumen rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait secara objektif dan transparan.

FFI juga menegaskan bahwa pengaduan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyelenggaraan KLB selama memenuhi ketentuan organisasi, sementara laporan yang sama telah ditembuskan kepada FIFA dan AFC sebagai bentuk permintaan pengawasan terhadap tata kelola organisasi sepak bola dan futsal nasional. 

Artikel Pilihan ThePhrase

 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic