Geger Vaksin Berbayar, Jokowi Turun Tangan

ThePhrase.id – Meskipun Kimia Farma menunda rencana vaksin individu, namun tak urung wacana vaksin berbayar ini telah mengundang pro-kontra di tengah meluasnya wabah Covid 19.  Semula pemerintah beralasan vaksin berbayar ini untuk memperluas cakupan program Vaksinasi Gotong Royong (VGR) kepada tiap individu melalui akses vaksin berbayar pada fasilitas pelayanan kesehatan milik PT Kimia Farma (Persero) Tbk.

"Perluasan program VGR ini untuk percepatan pencapaian herd immunity (kekebalan kelompok)," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro.

Pulau Jawa dan Bali adalah kawasan yang menjadi prioritas  program ini.  Masyarakat yang mau mendapatkan vaksin harus merogoh kocek hampir Rp 450 ribu per dosis. Dengan perincian harga pembelian vaksin jenis Sinopharm Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi Rp 117.910 per dosis, sehingga harga paket vaksin individu lengkap (dua dosis) sebesar Rp 879.140.

Sejumlah kalangan langsung menentang vaksin berbayar ini. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengecam vaksin berbayar ini.  Pandu mempertanyakan tentang vaksin Sinopharm yang digunakan untuk program ini,  karena Sinopharm  adalah salah satu vaksin yang didatangkan melalui skema bantuan Covax/Gavi.

Menurutnya, vaksin harus diberikan secara gratis. Apalagi saat ini, Indonesia tengah mengalami lonjakan kasus sehingga semakin banyak masyarakat yang membutuhkan perlindungan.

"Bagaimana vaksin bayar, kan sudah ada amanatnya di undang-undang," tegasnya.

Penolakan serupa juga datang dari  Anggota Komisi IX DPR RI,  Netty Prasetiyani Aher. Netty  menilai kebijakan tersebut sebagai sebagai cara mencari untung dari rakyat. Menurutnya vaksinasi bertujuan  untuk mengatasi bencana non-alam  sebagai tanggung jawab negara terhadap keselamatan rakyatnya. Opsi  vaksin berbayar seperti upaya mencari keuntungan dengan memeras rakyat.

“Tidak ada diskusi dengan Komisi IX terkait vaksinasi gotong royong bagi individu atau perorangan. Kebijakan yang sudah disetujui adalah vaksinasi gotong  royong yang dibiayai perusahaan. Itu pun diizinkan  dengan banyak catatan. Sekarang tiba-tiba  muncul kebijakan vaksin berbayar untuk  individu," ungkapnya.

Menanggapi kritik ini Menteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan penyelenggaraan vaksin berbayar bertujuan untuk mempercepat program vaksinasi covid-19.  Pasalnya, pemerintah harus berpacu dengan kenaikan kasus harian akibat varian delta. Sementara, banyak rumah sakit dan tenaga kesehatan (nakes) yang sudah berguguran akibat lonjakan kasus tersebut.

"Apa salahnya kalau kami ingin kurangi beban nakes yang ada di rumah-rumah sakit, apa salahnya? Kami ingin bantu dan ini ada penugasan yang jelas," ujarnya.

Erick menampik tuduhan mengenai Kementerian BUMN berbisnis melalui vaksin berbayar. Ia menegaskan program vaksin berbayar murni bertujuan untuk percepatan program vaksinasi sebagaimana ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah terjadi pro kontra ini akhirnya pihak Kimia Farma mengumumkan penundaan pelaksanaan VGR individu atau vaksin berbayar ini.  Jadwal semula yang akan dilaksanakan hari Senin 12 Juli 2021 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma, Ganti Winarno Putro menjelaskan alasan penundaan ini karena besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk terkait vaksin COVID-19 berbayar.

“Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta," tandasnya.

Jokowi Turun Tangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun turun tangan mengatasi wacana pro kontra vaksin berbayar. Jokowi telah mengambil keputusan membatalkan bukan lagi menunda vaksin berbayar sehingga seluruh vaksinasi nasional gratis.

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” tegas Sekretaris Kabinet Pramono, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/07/2021).

Dengan demikian, imbuh Seskab, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.  “Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya. “Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Seskab juga menyampaikan arahan Presiden Jokowi kepada seluruh jajarannya di Kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.  “Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.  “Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar COVID-19. Seskab memperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” pungkasnya. (Aswan AS)