Gelar Sidang Paripurna Terakhir di IKN, Jokowi Sampaikan Mohon Maaf dan Ingatkan Menteri Tuntaskan Program Kerja

ThePhrase.id - Presiden RI Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh menteri anggota Kabinet Indonesia Maju saat menggelar Sidang Kabinet Paripurna terakhirnya sebagai Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Permintaan maaf tersebut disampaikan di akhir-akhir pengantar pada sidang yang dilakukan di Istana Garuda, IKN, Jumat (13/9).

“Terakhir saya juga ingin memohon maaf kepada bapak ibu semuanya, jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal-hal yang kurang maksimal sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ucap Jokowi.

Jokowi memerintahkan kepada seluruh menteri untuk segera menyelesaikan seluruh program kerja utama baik yang sudah dimulai hingga belum terselesaikan, sebelum hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Segera tuntaskan di bulan terakhir ini program kerja utama yang sudah dimulai, baik yang berkaitan dengan serapan, yang berkaitan dengan administrasi pertanggungjawaban serta kendala-kendala yang belum terselesaikan,” tegas Jokowi.

Jangan Sampai Ada Riak-Riak menjelang Masa Transisi

Presiden Jokowi mengingatkan untuk mendukung penuh program-program Presiden RI berikutnya Prabowo Subianto, dengan memastikan transisi pemerintahan berjalan dengan efektif.

Ia berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat bekerja dan berlari kencang setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Kemudian, Presiden Ke-7 RI itu menegaskan kepada anggota kabinetnya itu untuk terus menjaga kondusifitas dan stabilitas untuk pembangunan yang berkelanjutan.

“Menjaga situasi yang kondusif. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” tukas Jokowi.

 “Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, terutama yang berkaitan dalam hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak,” tandasnya. (Rangga)