Getir Podium Juara Thomas Cup 2020 Tanpa Bendera Merah-Putih

ThePhrase.id - Podium juara Thomas Cup 2020 yang ditempati Tim Bulu Tangkis Indonesia, menampar muka bangsa. Karena di sana tidak ada Bendera Merah-Putih. Peluh keringat atlet membawa nama negara, hanya diiringi kibaran virtual bendera PBSI.

Masih untung lagu kebangsaan Indonesia Raya bisa dikumandangkan. Tidak ikut-ikutan di-banned Badan Anti Doping Dunia atau WADA. Tapi insiden bendera Merah-Putih tidak berkibat ini, telah mencoreng wajah Indonesia.

Semua bermula dari ketidaktaatan Indonesia dalam melakukan pengujian sample doping. Surat teguran sudah dilayangkan, disertai skors atlet Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera negara di ajang internasional. Indonesia pun juga dilarang ikut bidding tuan rumah ajang internasional, selama masa skors.

Masa skors itu berlangsung sampai Indonesia dinyatakan sudah patuh terhadap prosedur pemeriksaan doping. Kalau belum, ya skors akan terus berjalan.

Senin 18 Oktober 2021 Menpora Zainudin Amali menggelar rakor dengan Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI), perwakilan federasi olahraga, dan lain-lain.

Dari situ Menpora mengaku baru tahu ada masalah lain, di luar ketidaktaatan terhadap pemeriksaan sample doping atlet Indonesia. Masalah itu sifatnya "pending matters" mengenai peralihan kepengurusan lama LADI ke yang baru.

"Ternyata hari ini saya pukul 10.00 rakor internal bersama NOC dan LADI, baru diketahui ada pending matters sehubungan kepengurusan yang lama yang harus diselesaikan. Jadi ada transisi yang tidak cepat," kata Menpora.

Tim Akselerasi dan Investigasi

Rapat koordinasi di kantor Menpora itu sekalian menyepakati dibentuknya tim akselerasi dan investigasi. Dipercaya sebagai ketua adalah Ketua NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari.

Ia akan dibantu sebagai anggota adalah Sekjen NOC, pengurus LADI dua orang, perwakilan cabor, dan unsur Kemenpora satu orang.

Tim itu diminta bekerja secepat-cepatnya dalam menuntaskan persoalan Indonesia dengan WADA. Karena masalah ini tidak bisa dibiarkan, apalagi masyarakat sudah resah dan menyalahkan pemerintah.

Janji Ketua Tim

Menanggapi penunjukannya sebagai ketua tim, Raja Sapta Oktohari, coba memberikan berbagai janji, dalam upaya melepaskan Indonesia dari skors WADA.

"Terima kasih atas kepercayaan pemerintah, mohon dukungan semua pihak agar akselerasi dan investasi dapat berjalan dengan cepat," kata Okto.

Untuk akselarasi berupa percepatan komunikasi dengan WADA dan pihak-pihak terkait, langkah pertama akan meminta informasi dan mendalami semua data dari LADI.

"Untuk langkah pertama saya butuh waktu satu bulan. Waktu tersebut akan dipakai untuk menggali semua data dari LADI. Selanjutnya akselerasi komunikasi segera dapat dilakukan," ujar Okto.

"Mengenai investigasi, saya akan melibatkan semua pihak yang memiliki kompetensi, sehingga bisa jelas. Mohon dukungannya, sehingga percepatan pencabutan sanksi dapat segera terwujud," imbuh Okto. (Nadira)