Gianni Infantino Ultimatum 211 Federasi, Tawarkan Rp650 Miliar per Anggota Asal Dukung Rencana Jual Piala Dunia ke Swasta

ThePhrase.id - Presiden FIFA, Gianni Infantino, menetapkan tenggat waktu hingga 19 September 2026 bagi seluruh 211 asosiasi anggota untuk menentukan sikap terhadap proposal investasi swasta yang ia dorong. Ia mengklaim rencana ini dapat membuka akses pendanaan hingga 40 juta dolar AS (Rp722 miliar) bagi setiap federasi yang menyetujuinya.

Surat yang dikirimkan kepada seluruh anggota FIFA itu muncul di tengah gelombang penolakan yang berkembang dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola dunia, termasuk UEFA yang disebut tengah mempertimbangkan sejumlah langkah sebagai respons terhadap minimnya konsultasi dan transparansi dalam proses penyusunan proposal tersebut.

Melalui dokumen yang dikutip sejumlah media internasional, Infantino menjelaskan bahwa FIFA berpeluang memperoleh paket pendanaan senilai 10 miliar dolar AS (Rp180 triliun) apabila usulan tersebut diterima, sementara angka yang tersedia akan turun menjadi 2,7 miliar dolar AS (Rp48 triliun) apabila federasi anggota memilih mempertahankan sistem yang berjalan saat ini.

Rencana itu berpusat pada pembentukan anak perusahaan FIFA dengan valuasi 20 miliar dolar AS (Rp360 triliun) yang sebagian kepemilikannya, tepatnya 20 persen, akan dibuka kepada investor swasta untuk mengelola berbagai kompetisi dan kegiatan komersial FIFA, termasuk Piala Dunia dan Piala Dunia Antarklub.

Proposal tersebut mendapat dukungan dari Thrive Capital, perusahaan investasi yang didirikan Joshua Kushner, adik dari Jared Kushner yang merupakan menantu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

"Adalah tugas dan tanggung jawab saya sebagai Presiden FIFA untuk menyampaikan peluang yang dapat mengubah permainan seperti ini kepada Anda, para anggota kami," tulis Infantino dalam surat yang diperoleh sejumlah media internasional.

"Jika Anda ingin melanjutkannya, paket senilai 10 miliar dolar AS ini akan tersedia mulai 1 Januari 2027 dan membuka fase berikutnya dalam perjalanan kita bersama," lanjutnya.

"Jika Anda ingin mempertahankan status quo dan menolak proposal ini, kami tetap memiliki rencana ekspansi program Forward senilai 2,7 miliar dolar AS sebagaimana yang telah dipresentasikan sebelumnya," sambungnya.

"Secara keseluruhan, untuk siklus berikutnya yang dimulai pada 1 Januari 2027, setiap asosiasi anggota memiliki kemungkinan untuk mengakses hingga 40 juta dolar AS per asosiasi anggota berdasarkan proposal ini," katanya.

Total pendanaan yang dijanjikan FIFA terdiri dari bantuan satu kali melalui skema Fast Forward hingga 20 juta dolar AS (Rp361 miliar) serta tambahan dana pengembangan melalui program FIFA Forward sebesar 20 juta dolar AS untuk periode 2027-2030.

UEFA merespons keras proposal tersebut dan menilai tenggat waktu yang diberikan FIFA kepada asosiasi anggota menunjukkan cara organisasi itu menjalankan proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan sepak bola dunia.

"Hari ini kami mengetahui tenggat waktu FIFA kepada asosiasi untuk mendukung proposal mereka atau kehilangan tawaran pembayaran satu kali tersebut, dan itu sudah menjelaskan segalanya mengenai rencana ini," ungkap UEFA.

"Tetapi setelah berdiskusi dengan banyak pemangku kepentingan di dunia sepak bola, UEFA mengetahui bahwa terdapat penolakan yang signifikan dan terus berkembang terhadap skema FIFA," tambahnya.

"FIFA tidak bisa terus menggunakan olahraga ini untuk memperkaya diri mereka sendiri dan teman-teman mereka, kami bisa mengembangkan sepak bola dengan cara yang benar, dan sekarang saatnya memprioritaskan asosiasi, klub, liga, pemain, serta suporter," tegasnya.

Perdebatan mengenai proposal ini semakin memanaskan situasi karena sejumlah pihak menilai FIFA bergerak tanpa melibatkan pemangku kepentingan utama sepak bola dunia secara memadai.

Bahkan muncul laporan yang menyebut beberapa wakil presiden FIFA tidak mengetahui detail rencana tersebut hingga surat resmi dikirimkan kepada seluruh federasi anggota. Isu transparansi dan tata kelola menjadi sorotan utama menjelang batas waktu pengambilan keputusan pada September 2026. (Rangga)