Gibran Cawapres, Berkah Buat Anies-Muhaimin?

ThePhrase.id - Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka  menjadi Bakal Calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto bukan  peristiwa ujug-ujug tanpa ada  sinyal dan tanda sebelumnya. Jauh sebelum itu Jokowi sudah mengikat Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman  dalam satu ikatan pernikahan dengan adiknya, Idayati.  Banyak pihak yang menilai pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi,  Anwar Usman dengan Idayati, adik Jokowi  pada 26 Mei 2022  bukan sekadar kebetulan yang tak ada hubungannya dengan pencalonan Gibran setahun kemudian.  Sejumlah pihak menduga bahwa ada agenda politik di balik pernikahan yang berlangsung di Graha Sabha Buwana, Solo itu.  

Namun hal itu dibantah oleh Anwar saat memberi kuliah umum di Universitas Kupang, Nusa Tenggara Timur.  Menurutnya, penilaian yang menyebut pernikahannya dengan adik Jokowi itu sebagai pernikahan politik adalah tak valid, lantaran dirinya bukan anggota partai politik. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga tidak lagi mungkin mencalonkan diri pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Apa yang saya cari? Kadang-kadang saya ngomong, untuk apa? Pak Jokowi juga tidak bisa lagi ikut Pilpres 2024, sudah dua periode," ujar Usman, seperti dikutip YouTube resmi MK, Jumat (3/6/2022).

Beberapa bulan sebelum pernikahan Ketua MK itu,  tepatnya Maret 2022,  muncul wacana amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.  Wacana ini dilanjutkan dengan wacana Presiden 3 periode yang disuarakan oleh sejumlah pihak  seperti Herifudin Daulay, seorang guru di Dumai yang mengajukan gugatan uji materi ke MK,  Ketua Umum DPP APDESI. Surta Wijaya, Partai Bulan Bintang, Ketua MPR Bambang Soesatyo dan  Kepala BKPM,  Bahlil Lahadalia.

"Konstitusi tidak membolehkan. Sudah jelas itu. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Saya ulangi, saya akan taat konstitusi dan kehendak rakyat," ujar Jokowi menanggapi wacana itu Senin (29/8/2022).

Wacana tiga periode ini pernah mencuat tahun 2019 yang disuarakan oleh politisi Nasdem, Saan Mustofa.  Jokowi ketika itu meresponnya seolah-olah dia tidak tahu menahu dan tak terlibat dengan wacana itu.  

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Restu Jokowi untuk KIB

Setelah wacana presiden 3 periode dan perpanjangan masa jabatan Presiden kandas, pada 12 Mei 2022,  tiga partai pendukung pemerintah yakni Golkar, PAN dan PPP  membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).  Meski tidak terlibat langsung, tapi Jokowi disebut memberi restu berdirinya koalisi ini dengan tidak mengundang Nasdem pada tahap awal pendiriannya.  

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, KIB dibentuk untuk mewadahi agenda politik Jokowi yang ingin mendorong Ganjar maju di Pilpres 2024.  

"Kehadiran KIB ini seolah merupakan 'boneka politik istana' sekaligus 'sekoci' untuk mengakomodir agenda kepentingan politik Presiden Jokowi, utamanya jika PDI-P menolak mengusung Ganjar dalam Pilpres 2024," kata Umam kepada Kompas.com, Senin (6/5/2022).

Seiring waktu, KIB bubar di tengah jalan yang ditandai dengan bergabungnya PPP ke PDI Perjuangan yang mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bakal Calon Presiden pada 21 April 2023,  di istana Batu Tulis, Bogor.   Sejak deklarasi itu, Ganjar Pranowo telah menjadi milik PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai politik yang dapat mengusung sendiri pasangan Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024.

Jokowi yang kehilangan kendali atas Ganjar Pranowo kemudian melakukan konsolidasi partai koalisi pemerintah dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, Golkar dan PAN pada 28 Agustus 2023.  Koalisi yang sama namanya dengan nama kabinet Jokowi  dengan menjadikan Prabowo Subianto sebagai Bakal Calon Presidennya.  Belakangan kemudian bergabung juga Partai Demokrat  yang  memilih berpisah dari Koalisi Perubahan setelah gagal menjadikan ketua umumnya sebagai cawapres Anies Baswedan.  

Berdirinya Koalisi Indonesia Maju menandai bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan tersingkirnya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).  PKB kemudian bergabung dengan Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKS.

Peran Sang Paman

Prabowo yang sangat menginginkan dukungan dari Presiden Joko Widodo selalu mengidentifkasi dirinya sebagai sosok pelanjut program Jokowi.  Keinginan Prabowo itu bertemu dengan hasrat Jokowi yang ingin tetap memiliki kendali terhadap presiden berikutnya.  Maka dipilihlah Gibran Rakabuming, putra tertua Jokowi sebagai Cawapres yang akan mendampingi Prabowo.  Masalahnya, Gibran belum cukup umur karena baru berusia 36 tahun. Sementara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mensyaratkan usia minimal capres-cawapres 40 tahun.

Sinyalemen untuk menjadikan Gibran sebagai Cawapres semakin kuat dengan adanya beberapa pihak yang mengajukan gugatan uji materil  batas usia minimal capres cawapres ke Mahkamah Konstitusi.  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Garuda adalah dua partai politik yang menjadi penggugat di samping  beberapa pengugat perseorangan.  Di sinilah peran adik ipar Jokowi yang juga paman Gibran Rakabuming,  Anwar Usman untuk meloloskan keponakannya itu.

Dalam putusan  MK Nomor 90/PUU-XXI/2023   yang dibacakan Senin 16 Oktober 2023, MK menolak gugatan para penggugat yang mengajukan usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun.  Namun kemudian Mahkamah Konsitusi mengabulkan gugatan seorang penggugat yang tak pernah terekspos ke publik sebelumnya.  Dalam gugatannya usia minimal capres cawapres tetap 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah melalui pemilihan umum.  Putusan ini pun meloloskan Gibran untuk menjadi pendamping Prabowo yang diumumkan langsung oleh Prabowo pada Minggu 22 Okrober 2023.

Sorotan pasca putusan MK

Beragam kritikan, tudingan dan sorotan dari berbagai pihak muncul pasca putusan itu yang  diarahkan kepada MK, Presiden Jokowi juga Gibran.  Termasuk juga kepada Prabowo yang dinilai sangat tergantung pada Presiden Jokowi dalam membuat keputusan.  

Pengamat Politk, Faizal Assegaf  menilai putusan MK itu sebagai salah satu bentuk gempa politik  yang sebelumnya sudah ada ledakan-ledakan yang melibatkan putra presiden Joko Widodo.

“Di balik layar terjadi semacam perselingkuhan politik yang memberikan gambaran kerja sama antara Joko Widodo dan iparnya, Anwar Usman sebagai ketua MK,” tegas Faizal Assegaf.

Pengamat  politik Rocky Gerung  Gerung menyebut  Jokowi telah menjadi Malin Kundang politik yang telah durhaka kepada ibunya.

Tidak hanya kalangan pengamat, akademisi dan politisi,  para loyalis Jokowi  seperti Deny Siregar. Rudi S Kamri, Butet  Kartarajasa,  dan lain-lain ramai-ramai menyerang balik dan mengkritirik habis Jokowi.  Sebuah  aksi balik badan yang disebut ekonom Rizal Ramli  sebagai pahlawan kesiangan.

Sementara Megawati sebagai pihak yang paling dirugikan dengan langkah politik Jokowi dan keluarganya ini, menyindir dengan berpesan kepada kader banteng tetap loyal kepada partai.

“Ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedication of life-nya, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai," kata Mega pada Senin 16/10/2023.

Kritikan dan sorotan  tentang putusan MK yang meloloskan Gibran sebagai cawapres  ini sedikit banyak akan  menjadi  isu negatif bagi kubu Prabowo.  Maka, apakah setelah ini Prabowo dapat mempertahankan elektabilitasnya yang sedang berada  pada trend naik di lembaga survei dalam  satu bulan terakhir ini?  Atau justru sebaliknya, kekecewaan banyak pihak dari elemen pendukung  Jokowi dan Prabowo dapat  memicu terjadinya imigrasi pemilih Prabowo ke kubu lawannya? Imigrasi untuk menyusul para kader partai Koalisi Indonesia Maju yang telah lebih dulu mendukung Anies Baswedan.  Kalau itu terjadi maka lolosnya Gibran menjadi cawapres Prabowo ini akan menjadi berkah tersembunyi untuk pasangan Anies dan Muhaimin.  Wallahu a’lam  (Aswan AS)