Gibran Makzul, KDM Naik?

ThePhrase. id - Momen Gibran Rakabuming Raka makzul  dari kursi wakil presiden diduga akan tiba. Tak ada lagi kekuatan yang dapat menopang posisinya untuk bisa bertahan lebih lama.  Partai - partai politik yang dulu  mendekat  dalam koalisi yang digalang Jokowi, bapaknya diam-diam sudah menjauh.  Para ketua partai yang dulu tersandera, tak bisa lagi dikendalikan Jokowi karena tali kekang sudah tak lagi  dipegangnya.  Makanya, tak terdengar ada pembelaan ketika desakan pemakzulan Gibran ramai dibicarakan.  

Satu-satunya suara yang membela Gibran agar tak dimakzulkan, datang dari Jokowi sendiri.  Itupun suaranya bergetar dan sayup-sayup di tengah gegap gempita kabar kasus pelanggaran di era Jokowi yang menyeruak ke permukaan.

"Pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin, kan, satu paket. Bukan sendiri-sendiri," kata Jokowi, usai sholat Idul Adha, Jum’at,  6 Juni 2025.

Ucapan Jokowi ini  menyiratkan dia tak ingin Gibran dimakzulkan sendirian tetapi harus bersama pasangannya dalam pilpres 2024 lalu.  Menurutnya pemakzulan bisa dilakukan jika presiden atau wakil presiden  melakukan pelanggaran berat seperti korupsi  atau melakukan perbuatan tercela.

Pihak yang mendesak pemakzulan Gibran, menyebut Gibran sudah melanggar sejak awal pendaftaran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.  Namun, pelanggaran itu diabaikan karena Jokowi yang masih berkuasa memerintahkan proses pencalonan tetap dilanjutkan.  Kini, semua pelanggaran Gibran itu diangkat ke permukaan termasuk akun media sosialnya yang disebut memfollow website judi online.  

Para Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan Gibran menyebut Gibran tidak hanya melanggar aturan atau undang-undang  pencalonan wapres tetapi juga tak pantas secara etika dan kepatutan. Surat desakan pemakzulan itu, sudah sampai ke pimpinan MPR, DPR dan DPD RI.

Dua nama tentukan pemakzulan

Dari konstalasi politik hari ini, dapat dikatakan  pemakzulan Gibran ditentukan oleh dua nama, Prabowo Subianto dan Megawati Sukarnoputri. Ketua MPR, Ahmad Muzani adalah Sekjen Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo. Maka bila Prabowo masih merasa nyaman  dan Gibran tak dianggap beban, maka kursi wakil presiden Gibran masih dapat bertahan.  Sementara Megawati adalah Ketua PDI Perjuangan, partai pemenang Pemilu 2024 memiliki power di parlemen untuk melanjutkan poses politik pemakzulan.  Kedua orang ini sekarang sudah berjalan seiring yang tergambar dalam dua pertemuan terakhir mereka pada Idulfitri 2025 lalu dan momen peringatan hari lahir Pancasila, 2 Juni 2025.  

Konstitusi sudah mengatur mekanisme pemakzulan seorang presiden dan atau wakil  presiden. Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi (“MK”) untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

KDM Gantikan Gibran?

Lantas siapa yang akan menggantikan Gibran jika dia dimakzulkan?  Pertanyaan ini akan menjadi isu lanjutan setelah isu pemakzulan Gibran yang akan memenuhi jagat media.  Salah satu nama yang disebut-sebut berpeluang menggantikan Gibran adalah KDM atau Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat saat ini.  

Nama ini mencuat dari internal partai Gerindra  berdasarkan popularitas  Bapak Aing, sebutan lain Dedi Mulyadi.  Meski banyak yang menyebut Dedi Mulyadi sebagai kelanjutan trik Mulyono, namun eksekusi cepat terhadap masalah-masalah masyarakat di lapangan menjadi pembeda blusukan Mulyono dengan aksi turun ke bawah Dedi Mulyadi.

Kebijakan-kebijakan yang diusungnya dengan membawa kearifan lokal  masyarakat Sunda  adalah hal yang disukai publik Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. Aksi lapangan yang disebarluaskan melalui channel Youtubenya  membuat nama Dedi Mulyadi sangat populer.  Popularitasnya tergambar jelas dalam subscriber dan views channel tersebut. Seperti akun @KANGDEDIMULYADICHANNEL  yang sudah mendapat 7,8 juta subscriber dengan views setiap video antara 1  - 11 juta.

“Aksi Dedi Mulyadi itu atas restu Prabowo dan mendapat lindungan dari Prabowo,” kata salah satu sumber di internal Partai Gerindra.   Menurut sumber itu, Dedi mendapat tugas khusus untuk mengelola Jawa Barat sebagai salah satu propinsi dengan jumlah suara terbanyak.

Meski sangat populer dan berpeluang menggantikan Gibran, namun jabatan gubernur yang baru seumur jagung menjadi penghalangnya untuk menjadi orang nomor dua di Indonesia.  Dia akan dikecam dan dilabeli Mulyono jilid 2 yang meninggalkan jabatan gubernur di tengah jalan demi meraih kursi wakil presiden.  Rakyat Jawa Barat akan kecewa dan berbalik mengkritik dan menghujatnya bila dia meninggalkan kursi gubernur sebelum waktunya. Kondisi ini tidak baik untuk masa depan karir politik Dedi Mulyadi dan citra Gerindra sebagai partai pun akan ikut tercoreng.

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Foto: Instagram/ketua_dprri)

Nama lain yang disebut berpeluang menggantikan Gibran adalah  Puan Maharani,  Ketua DPR, sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga putri dari Megawati Sukarnoputri.  Dari sisi sharing kekuasaan dan koalisi  Puan memiliki ruang yang lebih besar untuk jabatan wakil presiden.  Dia akan jadi irisan dan titik temu koalisi Gerindra dan PDI Perjuangan sekaligus juga menjadi jalan untuk menghilangkan oposisi di pemerintahan Prabowo Subianto.   Nama Puan, seperti menjadi garansi untuk stabilitas politik  bagi pemerintahan Prabowo.

Namun, dugaan keterlibatan suaminya,  Hapsoro Sukmonohadi alias Happy dalam kasus korupsi BTS senilai Rp8 triliun di era Presiden Joko Widodo  dapat menjadi ganjalan  Puan menuju kursi wakil presiden.  Meski belum ada putusan yang menyebut Happy terlibat kasus tersebut, namun tak urung isu itu dapat menjadi alasan penolakan terhadap Puan untuk menggantikan Gibran.  Bila isu ini menguat, PDI Perjuangan akan mencari sosok lain di internal partai untuk melaju ke kursi wakil presiden.

Ada lagi nama lain,  yang  dinilai tepat menggantikan Gibran, yakni  Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Indonesia.  Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  adalah Ketua Umum Partai Demokrat, partai besutan ayahnya.  Memiliki prestasi yang mentereng sejak usia muda, AHY adalah lulusan terbaik Akmil  angkatannya.  Setelah mengakhiri karier militer di usia muda, AHY memutar cepat kariernya dengan meraih gelar master dari Nanyang University Singapura , Harvard University dan Webster University Amerika Serikat.

Sinyal AHY layak menggantikan Gibran setelah dia ditugaskan Prabowo untuk mengantar kepulangan Perdana Menteri China,  Lie Khiang setelah kunjungan kenegaraan ke Indonesia beberapa waktu lalu.  AHY juga memliki kedekatan dengan Prabowo, karena ayahnya, SBY adalah senior Prabowo di TNI. SBY Akmil angkatan 1973, Prabowo angkatan 1974.

Selain tiga nama itu, ada nama lain yang juga disebut layak menjadi wakil presiden menggantikan Gibran, seperti Anies Baswedan dan Amran Sulaiman. Walllahu’alam. (Aswan AS)