Gibran Ungkap Prabowo Sarankan Tetap ‘Fight’ di PTUN: Bakom RI Bantah, Yusril Sebut Putusan MA Final

ThePhrase.id - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan bahwa ia telah menyampaikan niat pengunduran dirinya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (10/11), di tengah polemik terkait dokumen pendidikan Gibran.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi membenarkan adanya penyampaian niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.

“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan.

Namun, Gibran menyebut bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah saran agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan ijazah melalui jalur hukum di PTUN.

“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1,” ungkap Gibran kepada awak media usai pertemuan dengan Prabowo.

Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

Bakom RI Bantah, Menko Yusril: Putusan MA Final

Pernyataan Gibran tersebut kemudian dibantah Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan. Ia menilai tidak mungkin Prabowo menyarankan Gibran menempuh jalur PTUN karena putusan MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) telah berkekuatan hukum tetap.

“Sehingga tidak mungkin Presiden menganjurkan Gibran untuk lagi melakukan perlawanan hukum. Karena Yusril kan Menko Hukumnya Presiden, artinya pandangan hukum Bapak Presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril,” ujar Syahganda.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terkait putusan MA dan MK tersebut.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” kata Yusril.

Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK maupun banding atas putusan MA karena tidak berkedudukan sebagai pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut. (Rangga)