Golkar Dukung Kebijakan Efisiensi Energi di Kompleks DPR Imbas Perang di Timteng

ThePhrase.id - Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendukung kebijakan efisiensi energi di lingkungan Kompleks Parlemen sebagai respons terhadap situasi global yang tidak menentu akibat perang di Timur Tengah.

Perang di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS)-Israel dengan Iran yang sedang berlangsung membuat pasokan energi di sejumlah negara mulai menipis.

Oleh sebab itu, Nurul menyebut penghematan energi di lingkungan DPR perlu dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat dalam penggunaan energi yang bijak di tengah ancaman krisis.

"Penghematan ini bukan hanya langkah teknis, tetapi juga bentuk keteladanan kepada masyarakat agar penggunaan energi lebih bijak," kata Nurul Arifin di Jakarta, dikutip Minggu (28/3).

Nurul berharap agar kebijakan efisiensi energi tidak mengganggu kinerja legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran DPR.

"Kami mendukung penuh program kebijakan efisiensi energi di lingkungan parlemen untuk semua anggota parlemen, ASN serta perangkat pendukung di lingkungan parlemen dan akan ikut disiplin menjalankan kebijakan ini," jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini meyakini bahwa kebijakan efisiensi seperti pembatasan perjalanan dinas, pengurangan penggunaan listrik, dan pengaturan kendaraan dinas bisa menjadi langkah awal yang positif.

Selain itu, penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi pekerja di lingkungan parlemen akan turut membantu langkah efisiensi energi.

"Dengan adanya work from home, artinya lebih sedikit orang yang berada di kantor dan dampaknya akan lebih sedikit energi pula yang dibutuhkan karena hemat energi karena tidak ada perjalanan," ungkapnya.

Sebelumnya, DPR RI menerapkan langkah penghematan energi dengan membatasi penggunaan listrik pada malam hari. Selain itu, jatah bahan bakar minyak (BBM) bagi pejabat aparatur sipil negara (ASN) juga dipangkas.

"Senin 30 Maret seluruh pejabat baru lengkap. Jadi baru ditegaskan komitmen tersebut. Tapi dari Biro Umum yang mengelola kendaraan sudah dibuat exercise berkaitan dengan penghematan BBM," kata Sekjen DPR Indra Iskandar kepada wartawan, Jumat (27/3).

Selain itu, jatah BBM untuk pejabat ASN di DPR juga dipangkas atau dikurangi satu hari dalam sepekan.

"Mengurangi jatah BBM-nya. Kami fokus pada ASN. Jadi saat ini sementara setiap Minggu dikurangi jatah BBM-nya 1 hari. Untuk yang menggunakan mobil operasional eselon 1, eselon 2 dan sebagian eselon 3," jelas Indra.

Pada malam hari, DPR RI juga akan membatasi penggunaan lampu maksimal pukul 18.00 WIB jika tak lagi digunakan.

"Yang pasti untuk malam hari akan ada pembatasan nyala lampu di setiap gedung. Ini akan dipersingkat jadi jam 18.00, akan dimatikan ruang-ruang yang tidak digunakan. Setiap hari ada pokja yang kontrol ruang-ruang," ucap Indra. (M Hafid)