Golkar Sarankan RUU Pemilu Segera Dibahas: Tahap Pemilu 2029 Dimulai Akhir 2026

ThePhrase.id - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Muhammad Sarmuji menyarankan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) untuk segera dimulai.

Ia mengatakan bahwa perlunya pembahasan RUU Pemilu dilakukan agar proses tersebut tidak ditunda mengingat tahapan Pemilu 2029 akan dimulai pada akhir 2026.

Menurutnya, tahap awal seperti perekrutan penyelenggara pemilu berpotensi tidak berjalan optimal jika revisi undang-undang belum rampung.

“Jadi kalau memang mau undang-undang ini diubah, ya harus segera kita mulai pembicaraannya,” kata Sarmuji di kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (17/4) dikutip Antaranews

Ia menyampaikan, Fraksi Golkar tidak mempermasalahkan apabila revisi UU Pemilu tidak dilakukan. Namun, pihaknya tetap mendorong adanya penyempurnaan sistem pemilu melalui revisi tersebut.

Sarmuji juga menilai belum dibahasnya RUU Pemilu hingga saat ini dipengaruhi oleh berbagai persoalan nasional lain yang menjadi prioritas. Salah satunya adalah fokus pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi di tengah dinamika global.

“Bisa jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan. Tetapi ya nanti kita akan lihat, kita analisis seberapa penting untuk segera dilakukan pembahasan,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar itu menambahkan, apabila pembahasan baru dimulai pada 2027, maka diperlukan penyesuaian tahapan pemilu agar tetap selaras dengan aturan baru.

“Tapi kalau dari Fraksi Partai Golkar, memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan,” tandasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua DPR RI, Puan Maharani mengungkapkan bahwa RUU Pemilu masih dalam tahap pembahasan bersama para pimpinan partai politik.

“Saat ini kami masih membicarakannya dengan ketua-ketua partai politik,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/4).

Puan menekankan, hal terpenting ialah revisi undang-undang tersebut harus memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai amanat konstitusi serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana nantinya dalam proses itu pemilu bisa berjalan jujur, adil, efisien, dan tentu saja membawa manfaat yang baik bagi bangsa dan negara,” tandasnya. (Rangga)