Gubernur Riau Dukung Alih Kelola Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina

Thephrase.id – Gubernur Riau Syamsuar menyatakan dukungannya dalam proses peralihan Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina. Dengan dikelola langsung oleh Pertamina, diharapkan kedepannya Blok Rokan memberikan kontribusi yang semakin signifikan untuk pemenuhan kebutuhan energi migas nasional.

Pengelolaan Blok Rokan oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) akan berakhir pada 8 Agustus 2021, dan pada tanggal 9 Agustus 2021 Blok Rokan akan secara resmi dikelola oleh PHR dengan skema Production Sharing Contract (PSC) Gross Split dan pemerintah daerah memiliki hak Participating Interest (PI) sebesar 10%, berdasarkan Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016.

“Kami berharap setelah proses transisi selesai, dan Blok Rokan dikelola Pertamina, maka hak pemerintah daerah untuk mengelola PI sebesar 10% juga bisa berjalan. Kami sudah menyiapkan BUMD untuk berpartisipasi dalam pengelolaan PI ini,” tutur Syamsuar dalam pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) - Regional Sumatra, Jaffee Arizon Suardin, di Kantor Gubernur Riau.

Lebih lanjut Syamsuar menjelaskan bahwa setelah melalui proses penawaran dan evaluasi kepada seluruh BUMD yang berada di Provinsi Riau, akhirnya terpilih dua BUMD yang memenuhi kriteria untuk berpartisipasi dalam PI ini, yaitu PT Riau Petroleum dan PT Bumi Siak Pusako (BSP).

Selain itu, Syamsuar juga berharap agar PHR bisa memberdayakan BUMD, kontraktor lokal dan tenaga kerja lokal untuk kegiatan penunjang operasional Blok Rokan.

“Tidak kalah penting adalah status dari eks pekerja CPI beserta subkontraktornya. Hak-hak dari pekerja harus menjadi perhatian Pertamina,” ujar Syamsuar.

Merespon hal tersebut, Jaffee menjelaskan bahwa harapan dari pemerintah daerah akan menjadi perhatian PHR dan kedepannya diharapkan sinergi dan kerjasama yang sudah terjalin dengan baik akan semakin erat antara Pertamina dengan Pemprov Riau.

Terkait dengan status bagi para eks pekerja CPI, tim Human Capital (HC) Pertamina telah menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk proses transisi pekerja CPI menjadi bagian dari Pertamina. “Akan kami pastikan semua hak-hak pekerja dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pertamina,” tegas Jaffee.

Dalam mendukung kelancaran proses transisi ini, Jaffee juga melakukan kunjungan ke beberapa pemangku kepentingan lainnya di Provinsi Riau, salah satunya adalah Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR). Pada pertemuan tersebut dibahas mengenai berbagai hal terkait masyarakat Riau dan peran lembaga adat dalam Alih Kelola Blok Rokan. Datuk Syahril Abubakar, DPH LAMR Provinsi Riau, menyatakan dukungannya kepada PHR dalam proses alih kelola ini.

“LAMR berharap PHR mendorong peran serta masyarakat Riau dalam pengelolaan Blok Rokan agar lebih besar lagi di masa mendatang,” harap Datuk Syahril. LAMR juga berterima kasih telah diberi kesempatan untuk mengikuti proses dalam Alih Kelola Blok Rokan ini.

Selain itu, dalam rangkaian kegiatan yang sama, Jaffee juga bersilaturahmi dengan tokoh pimpinan Suku Sakai, termasuk Ketua GAPENAS (Gabungan Pengusaha Suku Sakai).

Blok Rokan berada di Provinsi Riau, dengan wilayah kerja di lima kabupaten yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkali, Siak dan Kampar, serta dua kota, yaitu Pekanbaru dan Dumai. Dengan luas wilayah kerja mencapai 6.300 KM2, Blok Rokan memiliki 80 lapangan produksi dengan jumlah sumur mencapai 12.000 lebih.

“Saat ini produksi rata-rata Blok Rokan mencapai 165.000 BOPD dan tantangan terbesarnya adalah menjaga kestabilan produksi dengan angka decline rate yang masih cukup tinggi,” tutur Jaffee.

PT Pertamina Hulu Rokan - Regional Sumatra, lanjut Jaffee, akan berupaya maksimal dengan mengedepankan prinsip Grow, Agressive, Massive, Efficient dan Resilient dalam setiap kegiatan operasionalnya.