Gus Yahya Didesak Mundur Secara Terhormat dari Ketum PBNU oleh Para Kiai di Lirboyo

ThePhrase.id - Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) didesak mundur secara terhormat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Desakan itu diketahui berdasarkan bocoran dokumen berisi sejumlah skenario oleh para kiai dalam pertemuan yang digelar di lingkungan Pesantren Lirboyo, Kediri pada Minggu (21/12).

“Mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk mundur secara terhormat,” bunyi satu skenarionya.

Ada sejumlah opsi dan langkah politik yang termuat dalam dokumen tersebut. Hal itu guna memengaruhi dinamika internal PBNU yang sedang bergejolak.

Berikut beberapa skenario utama dalam dokumen dari pembahasan forum Lirboyo:

1. Mendesak PBNU untuk melakukan percepatan Muktamar dengan skema mandataris Lampung (islah).

2. Mendorong PWNU dan PCNU agar mengusulkan Muktamar Luar Biasa (MLB) secara tertulis.

3. Mendesak Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk mundur secara terhormat, yang kemudian diikuti desakan kepada pihak Rais Aam.

Selain tiga skenario utama itu, terdapat beberapa opsi lanjutan, salah satunya forum Lirboyo akan berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk tidak mendukung salah satu pihak yang bertikai dalam perebutan kursi Ketua Umum PBNU.

Selain itu, meminta agar Prabowo tidak mengesahkan Surat Keputusan Kementerian Hukum terkait kepengurusan PBNU.

Menanggapi dokumen itu, Ketua PBNU Prof Moh Mukri menilai forum Lirboyo merupakan forum kultural dan tidak dapat menjadi dasar pengambilan keputusan resmi dalam kepengurusan PBNU.

"Iya benar, saya juga mendapatkan bocorannya. Ini di luar pakem dan mekanisme Nahdlatul Ulama ada skenario seperti ini," kata Mukri.

Mukri mengaku tetap menghormati pertemuan forum Lirboyo yang diikuti sejumlah kiai. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa NU memiliki mekanisme organisasi yang jelas, tegas, dan berjenjang dalam pengambilan keputusan strategis.

"Forum kultural tentu kami hormati, tetapi keputusan organisasi harus berjalan sesuai aturan dan mekanisme jam'iyyah," ujarnya.

Mukri menegaskan bahwa dalam menghadapi berbagai dinamika yang berkembang, PBNU tetap berpegang pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU sebagai rujukan utama.

"Semua harus kembali ke mekanisme organisasi. Di situlah marwah NU dijaga," tandasnya. (M Hafid)