Habis MBG, Terbitlah Gentengisasi

ThePhrase.id - Belum usai masalah Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program baru lagi, Gentengisasi, gerakan nasional untuk menggantikan atap rumah dengan genteng, khususnya genteng tanah liat.  Sebuah program baru yang bertujuan untuk membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun ada kekhawatiran program ini akan mengulangi kisah-kisah  di lapangan seperti MBG yang terus menuai kritik yang tak kunjung habis.

Program Gentengisasi disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul pada Senin (2/2/2026).  Program ini menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) yang diluncurkan Prabowo pada kesempatan tersebut.  Melalui Gentengisasi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas dan kelayakan rumah masyarakat, sekaligus menanggulangi persoalan kekurangan hunian, mengingat hingga kini masih terdapat sekitar 9,9 juta kepala keluarga yang belum memiliki rumah sendiri.

Menurut Prabowo, sasaran utamanya tidak semata-mata mengganti material atap, tetapi juga mempercantik tampilan Indonesia, meningkatkan kenyamanan tempat tinggal, memperkuat citra bangsa di mata wisatawan, serta mendorong pergerakan ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. Penggunaan atap seng yang masih umum di berbagai daerah dinilai kurang sesuai dengan kondisi iklim tropis karena menimbulkan panas berlebih, mudah berkarat, dan tampilan yang kurang tertata, sehingga dianggap belum mencerminkan kemajuan nasional.

"Salah satu dalam rangka indah, saya lihat saudara-saudara, semua kota, kecamatan, hampir semua desa kita sekarang, maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga berkarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng," ujar Prabowo.

Dari sisi manfaatnya, genteng berbahan tanah liat  yang diproses  dengan pembakaran menghasilkan struktur berpori yang responsif terhadap kelembapan, sehingga suhu di dalam rumah terasa lebih sejuk dan nyaman.  Kondisi ini dapat mengurangi ketergantungan pada pendingin udara yang berdampak pada penurunan konsumsi listrik, serta emisi karbon dari penggunaan energi.  

Genteng tanah liat juga berkontribusi dalam menekan efek “Urban Heat Island”, yaitu  peningkatan suhu kawasan perkotaan akibat dominasi permukaan bangunan yang menyerap panas berlebih, karena genteng tidak memantulkan tetapi cenderung menyerap  panas yang dapat menurunkan suhu lingkungan sekitarnya.

Secara ekonomi, Gentegisasi dapat menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi lokal atau pedesaan karena bahan baku,  produksi dan tenaga kerjanya semuanya lokal.

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki),  Edy Suyanto  menilai kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan pabrik genteng sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

“Bagi kami itu akan menciptakan pasar baru lagi, akan ekspansi baru. Hari ini untuk industri genteng juga di dalam ASAKI, running capacity-nya sudah di atas 90 persen, tiga perusahaan dengan produksi 85 juta pieces per tahun. Hari ini memang sudah saatnya ekspansi, apalagi dengan ada program gentengisasi, kami yakin ini akan lebih banyak lagi pabrik genteng yang akan bertumbuh," kata Edy, di Jakarta,  Selasa, (3/2/2026).

Edy  menjelaskan, sektor genteng selama ini berada dalam satu naungan dengan industri ubin di asosiasi.  Namun permintaan yang meningkat membuat segmen ini mulai berdiri sebagai ceruk pasar tersendiri yang menjanjikan.

Mengulang Kisah MBG?

Program Gentengisasi ini, seperti  meniru pola  MBG (Makan Bergizi  Gratis), program unggulan Presiden Prabowo yang sudah   digaungkan sejak masa kampanye Pilpres 2024 lalu. Meskipun tujuan program ini sangat baik untuk menggerakkan ekonomi akar rumput namun sepanjang perjalanannya MBG selalu mendapat kritikan karena banyaknya penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Makan Bergizi Gratis sebenarnya bukan sekadar intervensi sosial, melainkan ekosistem ekonomi strategis yang menggerakkan ekonomi masyarakat dengan melibatkan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan koperasi lokal sebagai penyedia bahan baku dan pengelola dapur.  MBG menciptakan rantai pasok pangan sehat berkelanjutan yang mendongkrak ekonomi rakyat.   MBG ini menjadi semacam government spending atau belanja pemerintah untuk  pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan langsung UMKM, katering lokal, dan BUMDes dalam operasional dapur komunitas.

Banyaknya bahan baku yang dibutuhkan membuat MBG dapat menyerap produk pangan tinggi  untuk telur, susu, ikan, dan sayuran yang akan meningkatkan pendapatan peternak dan petani lokal, sekaligus memperkuat pangan domestik.  MBG juga akan menciptakan lapangan kerja dengan banyak tenaga yang dibutuhkan untuk  operasional dapur di berbagai wilayah yang akan menjadikannya mesin pertumbuhan baru.  MBG juga akan membangun rantai pasok yang terintegrasi yang  menghubungkan produksi pangan, distribusi, hingga konsumsi, membangun kemandirian pangan nasional.
“Pastinya ekonomi akan semakin bergerak. Jadi yang tadinya tidak ada standby buyer atau offtaker yang pasti, sekarang bisa menjadi lebih pasti. Jadi nanti dapur-dapur MBG itu akan terhubung dengan hulu, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal," kata Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (9/10/2024).    

Melihat besarnya dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, membuat pemerintah dan DPR menyepakati  pagu anggaran yang cukup besar untuk program ini di 2026.  “APBN tahun ini menyiapkan untuk MBG Rp335 triliun,” kata Airlangga dalam acara Road to Jakarta Food Security Summit. di Menara Kadin Indonesia, Selasa (13/1/2026).

Besarnya alokasi anggaran tersebut, kata Airlangga tidak hanya menjamin kelangsungan program, tetapi juga berpotensi memberikan dorongan signifikan terhadap pergerakan ekonomi nasional. Sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen salah satunya berasal dari program ini.

Namun dalam perjalanannya, berita dan kabar negatif seputar program MBG ini banyak muncul ke permukaan, terutama tentang siswa keracunan dan makanan yang tidak layak konsumsi yang disediakan oleh SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi).

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat terjadi peningkatan jumlah korban keracunan MBG.  "Jumlah korban per 19 Oktober 2025 mencapai 13.168 anak," ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam keterangan tertulis pada Ahad, 19 Oktober 2025.

Ubaid menuturkan korban keracunan MBG terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan 549 korban, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 491 korban dan Jawa Tengah dengan 270 korban. Disusul Sumatera Utara dengan 99 korban dan Nusa Tenggara Barat dengan 84 korban.

Ubaid meminta agar program ini dihentikan  sementara. Ia menilai kesalahan bukan sekadar di dapur penyedia makanan, melainkan di level sistem yang dikelola BGN.   Permintaan agar program ini dihentikan juga berasal dari ICW (Indonesia Corruption Watch). Peneliti ICW Eva Nurcahyani menilai program ini sudah menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat akibat tata kelola yang buruk dan minim akuntabilitas.

"Pemerintah harus segera menghentikan pelaksanaan MBG agar tidak terus menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat," kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9).

Permintaan penghentian MBG juga datang dari BEM KM Universitas Gajah Mada,  KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia, GKIA (Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak),  YLKI dan lain-lain.

Kritik terhadap MBG Sebenarnya bukan karena program ini tidak bermanfaat tapi karena standard mutu pelaksanaan yang tidak jelas dan akuntabilitas yang rendah.  

Karena itu, maka Gentengisasi sangat bisa mengulangi kisah MBG jika sejak awal pelaksanaannya tidak ada standar mutu yang jelas dan akuntablitas yang ketat.   Anggapan bahwa program ini sebagai proyek untuk kelompok masyarakat tertentu tidak bisa dihindari jika dalam perjalanannya banyak masalah dan kelemahan dengan output yang asal-asalan. (Aswan AS)