Hasan Nasbi Kritik Pola Komunikasi Purbaya, Ingatkan Soal Etika Pejabat

ThePhrase.id - Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menyoroti komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang kerap melontarkan kritik kepada sesama pejabat.

Menurut Hasan Nasbi, langkah yang dilakukan Purbaya berdampak buruk terhadap pemerintahan Prabowo Subianto, sebab publik disebut akan menganggap pemerintah tidak solid dan cenderung lemah.

Salah satu kritikan Purbaya adalah soal penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Hingga kuartal III 2025, Purbaya menyebut ada sebanyak Rp234 tiliun milik pemerintah daerah yang mengendap di perbankan.

Purbaya menyebut, sebanyak 15 daerah yang disebut menjadi penyumbang angka terbanyak, salah satunya Jawa Barat yang berada di urutan ke lima dengan jumlah dana yang mengendap sebesar Rp4,1 triliun.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi segera membantah pernyataan Purbaya. Dia menukil data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang menyebut saldo kas daerah Jabar bukan Rp4,1 melainkan hanya Rp2,6 triliun.

Purbaya kemudian menanggapi sanggahan Dedi Mulyadi, dia menyebut jumlah dana Rp4,1 triliun milik Jabar yang mengendap di perbankan diperoleh dari data Bank Indonesia (BI). Dengan begitu, Purbaya menilai bahwa semestinya data tersebut tidak keliru.

“Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia (Dedi Mulyadi) cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya beberapa waktu lalu.

Hasan Nasbi menilai, semestinya percekcokan Purbaya dan Dedi Mulyadi tidak dilakukan di ruang publik, sebab akan memberi citra buruk terhadap pemerintah.

"Menteri berantem sama gubernur itu mungkin hari ini kita melihatnya jadi hiburan. Tapi kalau lama-kelamaan orang akan melihat ini sebagai ketidaksolidan pemerintah. Padahal solidaritas pemerintah itu penting sekali," kata Hasan dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, dikutip Senin (27/10).

Bagi Hasan, perdebatan antar sah-sah saja dilakukan, selama dilakukan tidak di ruang publik. Bahkan, lanjutnya, pertikaian pejabat di ruang publik hanya akan memberikan rasa puas kepada mereka yang tidak sejalan dengan pemerintah.

“Kalau mau saling koreksi, berdebat, atau marah-marah, lakukan di ruang tertutup. Tapi kalau dilakukan di ruang terbuka, justru akan menghibur orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah,” ucapnya.

Komisaris Pertamina itu juga menyebut bahwa balas kritik di muka umum membuat masyarakat tidak fokus dan menyebabkan masyarakat hilang percaya terhadap pemerintah.

“Rakyat butuh melihat pemerintah yang kompak dan fokus pada kerja. Kalau yang muncul malah saling sindir di media, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan,” paparnya.

Hasan Nasbi kemudian bicara soal etika bagi pejabat agar tetap berhati-hati dalam menyampaikan suatu persoalan, sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

“Transparansi itu penting, tapi etika dan timing juga menentukan bagaimana publik menilai pemerintah. Kalau semua disampaikan tanpa filter, justru bisa menjadi bumerang,” tandasnya. (M Hafid)