Hasil Survei NRI: 80,17 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Prabowo-Gibran, Sektor Energi jadi Sorotan

ThePhrase.id - Hasil survei nasional yang dilakukan Nusantara Riset Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

Secara rinci, tingkat kepuasan publik mencapai 80,17 persen. Sementara itu, sebanyak 7,33 persen responden menyatakan tidak puas dan 12,50 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak mengetahui.

Angka tersebut mencerminkan kuatnya legitimasi politik pemerintahan saat ini di tengah pelaksanaan berbagai program dan kebijakan nasional.

Direktur Nusantara Riset Indonesia, Deni Yusup mengungkapkan bahwa sektor ketahanan energi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Menariknya, dari berbagai indikator kepuasan publik, aspek ketahanan energi menjadi faktor dengan persentase tertinggi, yakni 19,17 persen. Capaian ini menempatkan sektor energi sebagai fondasi utama kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menunjukkan bahwa stabilitas pasokan dan kebijakan energi nasional telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” papar Deni Yusup di Jakarta, Rabu (6/5) dikutip Antaranews.

Selain ketahanan energi, survei juga mencatat sejumlah faktor lain yang memengaruhi kepuasan publik, yakni program Makan Bergizi Gratis atau MBG (18,33 persen), faktor kepemimpinan Presiden Prabowo (17,92 persen), penegakan hukum (16,67 persen), ketahanan pangan (15,42 persen), serta sektor pendidikan dan sekolah rakyat (12,50 persen).

“Kombinasi berbagai kebijakan ini membentuk persepsi positif publik terhadap kinerja pemerintah secara menyeluruh,” imbuh Deni.

Deni menilai, ketahanan energi kini menjadi isu strategis yang tidak hanya berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat legitimasi politik pemerintah di mata masyarakat.

Ia menekankan bahwa konsistensi kebijakan energi akan menjadi faktor penting dalam menjaga tingkat kepuasan publik pada masa mendatang.

Korupsi dan Penegakan Hukum jadi PR Pemerintah

Meski demikian, survei tersebut turut mencatat sejumlah kritik dari masyarakat. Ketidakpuasan publik paling banyak dipicu oleh persoalan korupsi dan lemahnya penegakan hukum (13 persen).

Selain itu, masyarakat juga menyoroti regulasi yang dinilai belum maksimal (10 persen), koordinasi pemerintahan (9,50 persen), peningkatan kesejahteraan (9 persen), dan pembenahan sektor pendidikan (9 persen).

Sebagai informasi, survei Nusantara Riset Indonesia digelar pada 13—22 April 2026 menggunakan metode multistage random sampling, dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi dan 518 kabupaten/kota di Indonesia. (Rangga)