Hasto Kristiyanto: PDIP Komitmen Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Dorong Lebih Tegas Hadapi Tantangan Global

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa PDIP berkomitmen terhadap prinsip politik luar negeri bebas aktif, dalam merespons dinamika politik di Timur Tengah.

Ia mengatakan sikap tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar kuat yang dicanangkan para pendiri bangsa, khususnya Presiden pertama RI Soekarno dan Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta.

“Bahwa kemerdekaan Indonesia ialah menunjukkan suatu spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah di Asia Afrika. Karena itulah kemerdekaan sebagai hak segala bangsa itu harus betul-betul diperjuangkan dan tidak boleh diingkari,” ujar Hasto di Blitar, Jawa Timur pada Minggu (29/3) dikutip Antaranews.

Hasto, di sela agenda ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar itu menungkapkan bahwa kemerdekaan tidak boleh dilanggar oleh tindakan negara adidaya terhadap negara yang berdaulat.

Prinsip tersebut, lanjutnya, merupakan bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang harus terus dijaga oleh pemerintah Indonesia.

Sekjen PDIP itu juga menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah melakukan pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas berbagai isu kebangsaan dan geopolitik, yang juga menyangkut pentingnya dialog antar pemimpin dunia dalam menghadapi berbagai persoalan global.

Selain itu, Megawati juga berbagi pengalaman diplomatiknya kepada Prabowo, termasuk keterlibatannya dalam forum pertemuan para pemimpin dunia.

Hasto menyebut PDIP mendorong sikap politik luar negeri Indonesia yang lebih tegas dalam menghadapi tantangan global.

“Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. itulah yang harus dilanjutkan oleh seluruh Presiden,” tukasnya.

Ia menambahkan bahwa kepemimpinan Bung Karno yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa harus menjadi teladan dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. (Rangga)