Hasto Kristiyanto Siap Penuhi Panggilan KPK 13 Januari Mendatang

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) pada Senin, 13 Januari 2025 untuk memberikan keterangan terkait dirinya yang dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku.

“Saya perlu tegaskan, bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025 pada jam 10 (pagi) dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto saat memberikan keterangan pers jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-52 PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (9/1).

Hasto menegaskan bahwa dirinya akan menjalani seluruh proses tersebut dengan penuh tanggung jawab dan kepala tegak, sebagaimana memahami jalan politik PDIP, Bung Karno, dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Ia juga menjelaskan konsekuensi yang sudah ia ketahui, apabila memperjuangkan demokrasi, prinsip kerja negara hukum, hingga campur tangan kekuasaan yang telah terjadi.

“Karena itu lah demokrasi harus kita junjung tinggi, semua harus menghormati supremasi hukum dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Ketika menjelaskan kesiapan dirinya menghadapi panggilan KPK, Hasto berkelakar telah menyemir rambutnya berwarna hitam, sebagai lambang tidak ada yang abu-abu dalam hukum.

Target Penahanan Hasto sebelum Kongres PDIP

Dalam konferensi pers berbeda, Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya informasi bahwa Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum agenda Kongres PDIP dalam waktu dekat.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDIP yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” tukas Ronny.

Adapun penahanan tersebut ia yakini sebagai upaya dari pihak luar untuk meng‘awut-awut’kan konsolidasi PDIP, termasuk membungkap sikap kritis yang disuarakan partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi PDIP, penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh Mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya,” tandasnya. (Rangga)