
ThePhrase.id - Setiap hari, ribuan bus melayani mobilitas masyarakat Jakarta. Di tengah upaya mengurangi polusi udara dan emisi karbon, hidrogen mulai dilirik sebagai salah satu alternatif energi untuk transportasi publik. Namun, penerapannya tidak cukup dengan menghadirkan kendaraan baru. Pasokan energi, infrastruktur, dan biaya operasional juga perlu disiapkan.
Pengembangan teknologi ini mulai dijajaki melalui kerja sama PT Pertamina (Persero) dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Kedua perusahaan menandatangani nota kesepahaman pada Senin (12/10) untuk mengkaji pemanfaatan hidrogen dan energi rendah karbon bagi transportasi publik. Sebagai tahap awal, dua bus berbasis hidrogen atau fuel cell electric vehicle (FCEV) ditargetkan mulai ditempatkan pada 2028.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik kerja sama tersebut sebagai langkah untuk menghadirkan udara yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menargetkan seluruh armada Transjakarta beralih menggunakan bus ramah lingkungan pada 2029.
“Ini adalah komitmen bersama untuk mengurangi polusi udara secara signifikan, dengan target pada tahun 2029 seluruh armada Transjakarta telah beralih menggunakan bus ramah lingkungan," ujar Gubernur DKI Jakarta.
Bus hidrogen dengan teknologi FCEV menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen di dalam perangkat bernama fuel cell. Listrik tersebut kemudian menggerakkan motor kendaraan. Proses ini menghasilkan air dan panas sebagai produk samping, tanpa emisi gas buang dari pembakaran bahan bakar.
Teknologi ini berpotensi mendukung transportasi publik, terutama untuk operasional yang membutuhkan waktu pengisian energi relatif singkat. Namun, manfaat lingkungannya tetap bergantung pada cara hidrogen diproduksi. Hidrogen yang dihasilkan menggunakan energi terbarukan berpotensi memiliki emisi lebih rendah dibandingkan hidrogen yang berasal dari bahan bakar fosil tanpa pengendalian emisi yang memadai.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, pengembangan hidrogen membutuhkan kolaborasi antara penyedia energi dan operator transportasi agar dapat diterapkan secara terintegrasi. Kerja sama dengan Transjakarta menjadi salah satu langkah untuk menjajaki pemanfaatan energi tersebut di sektor transportasi.
“Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami ingin menjajaki pengembangan ekosistem hidrogen yang tidak hanya mendukung kebutuhan energi bersih di sektor transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi dan pengurangan emisi,” ujar Oki.

Salah satu tantangan utama adalah memastikan pasokan hidrogen tersedia secara berkelanjutan. Selain produksi, diperlukan fasilitas penyimpanan, distribusi, dan pengisian bahan bakar yang memenuhi standar keselamatan.
Pertamina sendiri tengah menjajaki pengembangan Waste to Hydrogen, yang mengeksplorasi pemanfaatan gas metana dari limbah untuk menghasilkan biomethane dan hidrogen rendah karbon. Inisiatif ini membuka peluang untuk menghubungkan pengelolaan limbah dengan pengembangan energi alternatif.
Infrastruktur pengisian juga menjadi tantangan tersendiri. Hidrogen membutuhkan fasilitas khusus untuk penyimpanan dan distribusi, termasuk penerapan standar keselamatan yang sesuai.
Aspek biaya juga perlu menjadi pertimbangan. Selain harga kendaraan, perhitungan harus mencakup biaya produksi dan distribusi hidrogen, pembangunan fasilitas pengisian, perawatan, serta kebutuhan operasional harian.
Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza menilai, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat penerapan transportasi rendah emisi di Jakarta. Dalam kerja sama ini, dukungan teknologi energi bersih dari Pertamina perlu diimbangi dengan skema pembiayaan yang memadai.
“Dukungan teknologi energi bersih dari Pertamina serta skema pembiayaan yang kuat dari Bank Jakarta akan mempermudah akselerasi pencapaian target dekarbonisasi di sektor transportasi DKI Jakarta,” ujarnya.
Rencana penempatan dua bus hidrogen pada 2028 dapat menjadi kesempatan untuk menguji teknologi ini dalam kondisi operasional nyata. Evaluasi perlu mencakup konsumsi hidrogen, jarak tempuh, keandalan kendaraan, kebutuhan perawatan, dan biaya operasional.
Pengujian juga perlu mengukur pengurangan emisi berdasarkan sumber hidrogen yang digunakan. Dengan begitu, manfaat lingkungannya dapat dinilai secara menyeluruh, bukan hanya dari emisi yang dihasilkan kendaraan saat beroperasi.
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan bus hidrogen tidak hanya ditentukan oleh kehadiran kendaraan di jalan. Kesiapan pasokan energi, infrastruktur, biaya, dan dampak lingkungan akan menentukan apakah teknologi ini dapat diterapkan secara berkelanjutan. Rencana uji coba pada 2028 menjadi langkah awal untuk menilai potensi tersebut sebelum penggunaannya diperluas. [nadira]