HMI Merusak NU? Bisa Jadi…

ThePhrase.id - Video Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang menyebut alumni HMI sebagai perusak NU, terus beredar dalam beragam format di kalangan anggota dan alumni HMI. Banyak yang memakluminya karena menganggap Cak Imin sedang pansos untuk mendongkrak popularitas. Namun ada juga yang menilai Cak Imin sedang mengalihkan perhatian nahdhiyin dari penyebab sejati keterpurukan NU hari ini.  Namun terlepas dari semua itu, Muktamar ke-35 Jombang  telah menjadi simbol kembalinya organisasi Islam terbesar itu pada khitthohnya dan lepas dari tarikan politik praktis.

Paling tidak ada  tiga simbolisasi Muktamar ke-35 Jombang sebagai momentum kembalinya NU ke khitthohnya. Pertama tempat pelaksanaan. Kedua, mekanisme pemilihan  pimpinan. Ketiga, sosok atau figur pimpinan terpilih.  

Jombang sebagai tempat pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdhatul Ulama, adalah spirit kembalinya NU kepada semangat awal berdirinya organisasi ini. Meskipun deklarasi berdirinya NU diadakan di Kertopaten,  Surabaya, namun tiga tokoh utama pendiri organisasi ini berasal dari Jombang. Ketiga Ulama itu adalah, KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah dan KH. Bisri Syansuri.  Lagi pula tempat deklarasi NU di Surabaya 1926 itu adalah rumah milik salah satu pendiri, KH. Abdul Wahab Chasbullah.  

Semangat kembali ke khittah pada Muktamar ke-35, juga terlihat dari mekanisme pemilihan Rois Aam dan Ketua Tanfidziyah. Pemilihan keduanya dilakukan melalui mekanisme perwakilan yang disebut  AHWA atau Ahli Halli Wal Aqdi.  Peserta Muktamar memilih 9 orang ulama yang akan duduk dalam AHWA, yang kemudian bermusyawarah untuk menentukan siapa Rois Aam dan Ketua Tanfidziyah.  

Mekanisme ini berbeda dengan dua Muktamar sebelumnya, yakni  Muktamar ke-33 dan ke-34  yang menggunakan mekanisme pemilihan one man one vote. Sistem AHWA lebih menjamin kualitas dan kapasitas figur yang terpilih karena dipilih oleh 9 orang terpilih. Sedangkan mekanisme one man one vote, sangat rawan  masuknya pemodal untuk menguasai Nahdlatul Ulama.

Adapun sosok Rois Aam, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Tanfidziyah KH Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin, adalah nama yang dinilai sangat tepat untuk memimpin NU saat ini. KH Miftachul Akhyar adalah seorang ulama kharismatik dengan latar belakang keilmuan yang sangat mumpuni dan tidak terkontaminasi dalam kegiatan politik praktis.  

Sementara  Gus Kikin  adalah nama  tidak terduga yang bukan berasal dari nama-nama popular yang beredar di publik selama ini. Latar belakang Gus Kikin sebagai  Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng di Jombang, dan  cucu dari pendiri NU, KH Hasyim Asy'ari, memperkuat semangat khittah 1926 NU saat ini.  Gus Kikin juga bukan seorang politisi tetapi seorang entrepreneur yang memiliki basic finansial yang kokoh, yang dapat membawa NU lebih independen dari tarikan politik dan godaan materi.

Salah satu kritik terhadap NU selama ini adalah tidak independen dan selalu terseret dalam kepentingan politik praktis, karena banyak pengurus NU yang berlatar belakang sebagai politisi.  Padahal organisasi ini adalah jam’iyahnya para ulama, bukan orgnisasinya  para politisi.  

Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin, Rembang, KH. Mustafa Bisri alias Gus Mus berkali-kali mengingatkan bahwa politik NU itu adalah politik tingkat tinggi bukan politik praktis rendahan.

"Maksudnya politik kebangsaan, politik kerakyatan, itu yang dianggap oleh NU. Bukan politik kekuasaan atau politik praktis," kata Gus Mus, menjelang Pemilu 2019 lalu, Kamis (10/8/18).

Mantan Rois Aam PBNU, KH MA. Sahal Mahfudh, semasa hidupnya juga berkali-kali mengingatkan agar NU tidak dipolitisir.  Sebab, hal itu tidak hanya akan merusak NU tetapi juga membuat NU akan kehilangan pamor. Kuncinya, menurut Kiyai Sahal,  pengurus NU harus melepaskan diri dari  ikatan dan kepentingan politik praktis.

“Apabila pengurus NU-nya telah melepaskan politik praktis, tidak akan ada upaya mempolitisir NU,” kata Kiai Sahal, dalam sebuah wawancara yang dilansir NU Online, Senin, 6 Agustus 2018 lalu.

Keperihatinan banyaknya politisi dalam kepengurusan NU juga diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.  Menurut Cak Imin, PBNU harus dipastikan terbebas dari keterlibatan politisi dalam struktur kepengurusannya.  Kader NU yang memilih berkiprah di dunia politik, sebaiknya menyalurkan aktivitas politiknya melalui partai, bukan melalui kepengurusan PBNU.

"Bertanggung jawab memperbaiki, sehingga salah satu formulanya PBNU bersih dari politisi. Politisi NU silakan masuk partai, gitu," kata Cak Imin di Gedung DPR RI, Senin (22/6/2026).

Namun saat menghadiri acara bedah buku “Dari Pergerakan Menuju Kepemimpinan: Jejak Langkah Alumni PMII di Panggung Politik, Akademik, dan Kemasyarakatan” di Jombang, Jumat, 28 Agustus 2026. Cak Imin mengatakan alumni HMI sebagai perusak NU saat ini.

“Yang jelas terpuruk karena dipimpin oleh alumni HMI kira-kira gitulah,” ujar Cak Imin.

Pernyataan Cak Imin ini pun menuai beragam tanggapan dari alumni HMI. Anggota Korp Alumni HMI (KAHMI) Jombang, Syarahuddin menilai  pernyataan Cak Imin itu tak lebih dari manuver politik pragmatis menjelang Muktamar NU, mengingat NU dan muktamirin merupakan basis konstituen utama bagi PKB.

"Pernyataan Cak Imin itu sekadar blur pidato yang kehilangan kepekaan, menunjukkan kapasitas politik intelektualnya yang mungkin saja tak ingin keluar dari kemayaan kekuasaan belaka,” kata Syarahuddin, Selasa, 1 September 2026.

Sementara itu Pengurus KAHMI Nasional, Ahmad Doli Kurnia, menilai pernyataan Cak Imin itu sebagai rasa cemburu karena tak mampu. Dengan pernyataan itu, menurut Doli, Cak imin telah mengkerdilkan dirinya dari seorang tokoh bangsa menjadi tokoh hanya untuk kalangannya sendiri.  NU sebagai ormas Islam,  bukanlah sekedar aset untuk nahdhiyin dan umat Islam saja  tetapi sudah menjadi aset bangsa bahkan dunia dalam konteks membangun peradaban.

“Itu akan menjadi tempat pengabdian kita untuk mengejawantah komitmen ke-Indonesiaan, Kebangsaan dan Keummatan kita. Bukan dijadikan ajang untuk kompetisi politik yang akan merendahkan kita, dan merendahkan Nahdhatul Ulama,” kata Doli melalui videonya yang beredar di Tiktok dan Instagram, Selasa, 1 September 2026.

Sementara, Mantan Ketua Umum PB HMI 1997-1999, Anas Urbaningrum merespons dengan mengingatkan Cak Imin, bahwa antara HMI dan PMII itu tidak ada dasar untuk saling memusuhi. Anas sendiri adalah aktivis HMI yang lahir dan  tumbuh dalam keluarga NU yang kental. Bahkan istrinya adalah putri KH. Attabik Ali, pengasuh pondok pesantren  Al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta. Terkait NU, kata Anas, apapun latar belakang organisasi pimpinan NU yang terpilih di Muktamar NU itu harusnya tidak ada persoalan.

“Berkompetisi itu baik, pembelajaran dan mendewasakan, dalam semangat persaudaraan,’ kata Anas  melalui akun X, Miggu, 30 Agustus 2026. 

Anas mengatakan, kalaupun disebut HMI yang merusak NU saat ini, bisa jadi, karena HMI juga bisa diperpanjang sebagai Haji Muhaimin Iskandar. (Aswandi AS).