Ikuti Arahan Presiden, Menko PMK Percepat Penanganan Bencana di Sumatra

ThePhrase.id - Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan penanganan banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat badai siklon tropis Senyar.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pemerintah pusat menggelar Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin Menko PMK Pratikno di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (27/11/2025), dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait serta seluruh kepala daerah terdampak melalui telekonferensi.

Dalam rapat tersebut, BMKG memaparkan bahwa siklon Senyar memicu hujan sangat lebat, angin ekstrem, banjir, longsor, dan gangguan transportasi laut. Sementara itu, BNPB, Basarnas, dan pemerintah daerah melaporkan korban jiwa yang terus bertambah serta kerusakan infrastruktur seperti jembatan putus dan akses darat yang terisolasi. Pendataan masih berlangsung sehingga jumlah akhir korban belum dapat dipastikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah menjalankan arahan Presiden untuk memastikan fase tanggap darurat berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi. Selain fokus pada keselamatan warga, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah pemulihan agar infrastruktur dan layanan dasar dapat segera kembali berfungsi.

Ia juga menyampaikan bahwa seluruh daerah terdampak telah menetapkan status darurat bencana, yang memungkinkan pemerintah pusat mengerahkan sumber daya secara penuh. Dukungan termasuk penggunaan Dana Siap Pakai, sementara pemerintah daerah mendapat fleksibilitas untuk mengalihkan anggaran sesuai kebutuhan penanganan darurat.

“Dengan adanya penetapan status darurat, tidak ada hambatan administratif bagi pemerintah pusat untuk memberikan dukungan penuh, termasuk penggunaan Dana Siap Pakai. Pemerintah daerah juga diberikan fleksibilitas dalam pergeseran dan realokasi anggaran,” ujar Menko PMK.

Selain penanganan jangka pendek, pemerintah menekankan pentingnya perbaikan jangka panjang dari hulu ke hilir. Langkah ini mencakup penataan penggunaan lahan, pemulihan kawasan hutan, serta optimalisasi waduk retensi, situ, dan aliran sungai, sebagaimana upaya pengendalian banjir yang telah diterapkan di Jabodetabek.

Menutup rapat, Menko PMK menegaskan bahwa penyelamatan warga tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah bergerak cepat, masif, dan terkoordinasi untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak mendapatkan penanganan yang memadai.

“Ini adalah persoalan nyawa dan keselamatan manusia. Pemerintah bergerak cepat, terkoordinasi, dan masif untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” pungkas Menko PMK. [nadira]