Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Prabowo Dituding Biang Kerok, Istana Angkat Suara

ThePhrase.id - Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia atau Corruption Perceptions Index (CPI) awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus merosot.

Berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia 2025 berada di angka 34 dari 100. Angka ini turun 3 poin dari tahun lalu yaitu skor 37.

Penurunan skor IPK atau CPI itu, juga diiringi dengan penurunan peringkat Indonesia dari urutan 99 pada tahun lalu menjadi 109 pada 2025 dari total 182 negara. Artinya, Indonesia tergusur 10 tingkat dari posisi sebelumnya.

“Untuk peringkat negara Indonesia dalam CPI penurunannya cukup besar dari peringkat 99 di tahun 2024, menjadi 109 di tahun 2025,” kata Manajer Program TII Ferdian Yazid dalam peluncuran Corruption Perception Index 2025 secara virtual, Selasa (10/2).

Sementara untuk di kawasan negara Asia Tenggara atau ASEAN, Indonesia duduk di posisi kelima, di bawah Vietnam yang menempati posisi keempat dengan skor 41.

Sementara itu, posisi ketiga diduduki Timor Leste yang mengantongi skor 44. Kemudian posisi kedua diisi oleh Malaysia dengan torehan skor 52. Ada pun Singapura masih duduk sebagai peringkat pertama dengan skor 84.

“Kemudian di bawah Indonesia ada Laos (34), Thailand (33), Filipina (32), Kamboja (20), dan Myanmar (16),” ujar Ferdian.

Respons Istana Negara

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku turut prihatin atas penurunan IPK Indonesia 2025. Baginya, kabar itu menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Ya, ya sekali lagi kita pertama tentu prihatin dan itu memang pekerjaan rumah kita bersama-sama,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/2).

Prasetyo mengamini bahwa persoalan korupsi di Indonesia bersifat sistemik sehingga dibutuhkan upaya konkret dalam menanggulanginya.

“Dan itu memang yang harus kita terus kita enggak boleh capek, enggak boleh lelah untuk bagaimana kita mengurangi semaksimal mungkin segala tindak pidana korupsi.” tegasnya.

Prabowo-Gibran Biang Kerok Menurunnya IPK Indonesia

Indonesia Corruption Watch (ICW) menuding pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai kontributor terbesar atas menurunnya IPK Indonesia 2025. Hal itu tergambar dari penggunaan kekuasaannya dalam membangun ekosistem yang menormalisasi konflik kepentingan, nepotisme, hingga patronase.

Situasi itu dinilai tidak hanya berimplikasi terhadap melemahnya penegakan hukum di Indonesia, tapi juga merusak agenda reformasi yang dibangun secara sistematis sejak 27 tahun silam.

ICW menyertakan tiga catatan ihwal penyebab terjun bebasnya posisi Indonesia hingga sepuluh peringkat dalam kurun satu tahun. Pertama, hal itu menjadi sinyal kuat pemerintah tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi berhenti hanya di atas podium semata,” tulis ICW dalam keterangan tertulisnya, dikutip Kamis (19/2).

Dari sisi penindakan, pemberantasan korupsi dalam satu tahun terakhir dianggap tidak berjalan secara efektif dalam memberikan efek jera kepada koruptor. 

Penilaian ini didasarkan pada Indeks IMD Business School World Competitiveness Yearbook, salah satu komponen dari indeks persepsi korupsi yang memberi skor Indonesia terkait prevalensi keberadaan suap dan korupsi turun drastis hingga 19 poin, yakni dari 45 ke 26.

Pada saat yang sama, DPR tidak memprioritaskan produk legislasinya dalam agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih efisien. DPR dinilai tidak menunjukkan langkah serius dalam upaya mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama.

“Hingga detik ini juga belum nampak langkah serius untuk mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset maupun revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi agar selaras dengan mandat dari United Nations Convention Against Corruption. Misalnya dengan mengkriminalisasi perdagangan pengaruh maupun suap di sektor swasta ke dalam hukum positif,” bebernya.

Kedua, menurunnya kualitas pencegahan korupsi yang tercermin dari indeks Bertelsmann Stiftung Transformation. Berdasarkan indeks itu, salah satu cara paling optimal dalam pencegahan korupsi adalah dengan cara manajemen konflik kepentingan.

Alih-alih mengelola, pemerintah justru dinilai merawat konflik kepentingan dengan bagi-bagi jatah jabatan maupun pemberian konsesi proyek strategis pada keluarga, kroni, hingga lingkaran terdekat presiden. 

Bahkan, terdapat beberapa wakil menteri di Kabinet Prabowo yang merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN maupun swasta. Lalu, pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) banyak yang terafiliasi dengan partai politik, penegak hukum, hingga militer

“Belakangan posisi penting seperti deputi gubernur Bank Indonesia justru diberikan kepada keponakan langsung dari presiden. Sebuah bentuk vulgar dari nepotisme yang berpotensi mematikan independensi bank sentral dari pengaruh eksekutif,” paparnya.

ICW memandang bahwa dalam situasi itu, semestinya DPR menjalankan mekanisme checks and balances terhadap eksekutif. Sayangnya, 470 kursi dari total 580 kursi DPR diisi dari koalisi Prabowo. Walhasil, DPR bukan lagi sebagai penyeimbang eksekutif, melainkan sebagai corong pemerintah dalam hal legislasi.

“Ketiga, aspek penegakan hukum dan akses terhadap keadilan juga menjadi salah satu faktor yang memantik menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2025,” tuturnya.

Dalam hal ini, Prabowo diminta tidak hanya menaikkan gaji aparat penegak hukum, melainkan membongkar jejaring mafia peradilan, serta tidak mengintervensi terhadap kekuasaan kehakiman dengan tidak menganulir putusan pengadilan melalui amnesti, abolisi, maupun rehabilitasi. (M Hafid)