Indonesia Berpotensi Keluar dari Board of Peace, Ketua MPR: Bisa Kapan Saja, tetapi Harus Kesepakatan Bersama

ThePhrase.id - Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP). Wacana tersebut, menurutnya sudah beberapa kali diutarakan Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Bagi Indonesia, masuk dan keluar BoP adalah sesuatu yang bisa saja terjadi, seperti beberapa kali disebutkan oleh Presiden. Kita bisa saja, kapan saja bisa keluar, tetapi sekali lagi itu harus atas kesepakatan bersama-sama,” ujar Muzani kepada awak media usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3).

Ia menjelaskan, tujuan awal keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BoP ialah karena lembaga tersebut diyakini dapat mempercepat terwujudnya kemerdekaan bagi Palestina, serta mendukung pembangunan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah tersebut.

Namun, perkembangan situasi geopolitik terbaru, yakni adanya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel mendorong pemerintah untuk mengevaluasi peran dan posisi Indonesia di dalam forum tersebut.

“Kemudian ada persoalan Iran ini, saya kira itu juga yang beliau (Presiden) tadi malam menyampaikan pandangan itu lebih jelas,” ujar imbuhnya.

Muzani juga mengatakan bahwa isu tersebut turut dibahas dalam agenda Presiden sebelumnya, ketika berdiskusi dengan sejumlah tokoh penting di Istana pada Selasa (3/3) malam.

Pertemuan itu dihadiri para presiden dan wakil presiden terdahulu, termasuk Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden ke-11 Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin.

Prabowo Minta Masyarakat Jaga Persatuan

Adapun Ketua MPR itu menyampaikan pesan khusus dari Presiden kepada masyarakat, untuk selalu menjaga persatuan, kekompakan, dan kebersamaan di tengah situasi global yang memiliki potensi merusak keharmonisan dan keakraban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Presiden menegaskan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil adalah senantiasa demi menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Rangga)