Indonesia dan Korea Selatan Sepakati Kerja Sama Digital, Fokus AI dan Keamanan Data

ThePhrase.id - Pemerintah Indonesia dan Republik Korea resmi menyepakati kerja sama strategis di bidang digital dengan fokus pada penguatan keamanan data, pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI), serta peningkatan kualitas layanan publik. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dan Kementerian Sains serta Teknologi Informasi dan Komunikasi Republik Korea. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid dan Menteri Sains dan TIK Republik Korea Bae Kyunghoon, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Republik Korea Lee Jae Myung di Cheong Wa Dae, Seoul, Rabu (1/4/2026).

Meutya menegaskan bahwa kolaborasi ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ruang lingkup kerja sama mencakup peningkatan kualitas jaringan digital generasi berikutnya, penguatan pengawasan ruang siber, serta perlindungan publik dari kebocoran dan penyalahgunaan data. Pemerintah juga akan menjalankan program literasi digital agar masyarakat lebih cakap menggunakan teknologi secara aman dan produktif.

Pengembangan AI menjadi salah satu pilar utama kerja sama ini. Teknologi kecerdasan buatan tidak hanya dikembangkan dari sisi teknis, tetapi juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan. AI diharapkan dapat membantu guru dalam proses pembelajaran, mempercepat layanan tenaga medis, serta mendukung petani dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Dari sisi ekonomi, kerja sama ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha digital dan startup melalui penguatan ekosistem serta kolaborasi dengan sektor swasta. Indonesia juga akan melaksanakan program pelatihan, beasiswa, dan pertukaran tenaga ahli untuk memperbanyak talenta AI dan teknologi maju. Selain itu, pemanfaatan infrastruktur komputasi berperforma tinggi akan mendukung riset dan pengembangan teknologi dalam negeri.

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, kedua negara sepakat membentuk komite bersama yang akan memantau pelaksanaan dan hasil kerja sama. Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun dan akan diterjemahkan ke dalam berbagai program konkret lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi digital. [nadira]