Indonesia Kembali Datangkan 5 Juta Vaksin Sinovac

ThePhrase.id - Pemerintah kembali mendatangkan 5 juta dosis vaksin CoronaVac produksi perusahaan asal China Sinovac, dalam bentuk vaksin jadi dengan kemasan vial 1 milimeter (2 dosis) pada 13 Agustus 2021.

Dengan 5 juta dosis tersebut, Indonesia sudah menerima lebih dari 185 juta dosis vaksin jadi dan bahan baku yang cukup untuk kebutuhan vaksin 209.265.720 orang.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dr. Penny K. Lukito, MCP mengatakan kedatangan vaksin tahap ke-36 ini merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan stok vaksin Covid-19.

Penny menambahkan, kedatangan vaksin tersebut diharapkan dapat mewujudkan target vaksinasi dua juta dosis per hari pada Agustus 2021. Menurutnya, hingga kini sudah lebih dari 50 juta orang yang telah mendapatkan vaksin atau sekitar 25% dari target sasaran atau 208 juta penduduk.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program vaksinasi, khususnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tenaga kesehatan, dan serta para relawan.

Dalam kesempatan yang sama, Penny juga meminta masyarakat untuk tidak ragu untuk melakukan vaksinasi. Ia memastikan bahwa 6 vaksin yang telah memiliki izin penggunaan masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) di Indonesia telah melewati proses pengkajian khasiat dan keamanan bersama Tim Ahli Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory on Immunization (ITAGI), dan para ahli terkait lainnya.

Badan POM juga akan terus mengawasi proses vaksinasi yang tengah berjalan di Indonesia. Mulai dari distribusi, pelayanan kesehatan, dan juga sampling dan pengujian dalam rangka pengawasan mutu serta surveilan keamanan vaksin atau pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Sehingga proses vaksinasi bisa berjalan lancar dan aman.

"Selain vaksinasi, yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin pada protokol kesehatan, terutama memakai masker dan mematuhi aturan pembatasan mobilitas yang ditetapkan pemerintah," tandas Penny.[nadira]