Istana Buka Suara Soal Wacana Prabowo Beri Amnesti Petinggi BUMN

ThePhrase.id - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan amnesti bagi petinggi BUMN terdahulu yang mengakui kesalahannya.

Menurut Prasetyo, wacana Presiden Prabowo itu sebagai upaya pemerintah membenahi tata kelola perusahaan negara.

"Jadi yang kemarin beliau sampaikan itu adalah ungkapan bahwa kita betul-betul ingin punya semangat yang tidak terbatas untuk membenahi BUMN kita. Bahwa kemudian pembenahan itu menyangkut, mungkin ditemukan tindak-tindak atau perilaku-perilaku korporasi sebelum ini yang dirasa tidak benar. Di situlah sebenarnya semangatnya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu (15/8).

Namun, Prasetyo menegaskan pemerintah belum membahas pemberian amnesti bagi petinggi BUMN.

"Jadi kalau pertanyaannya apakah sampai amnesti, ya belum, terlalu jauh kalau sudah sampai ke proses amnesti," ujarnya.

Ada pun pernyataan Prabowo itu disampaikan saat pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8) kemarin.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kemungkinan pembentukan pengadilan ad hoc serta amnesti bagi pimpinan BUMN atas persoalan yang terjadi hingga 30 tahun sebelumnya.

Prabowo menyoroti jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai sekitar 1.074 perusahaan sebelum dilakukan penyusutan. Menurutnya, kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan tata kelola di sejumlah perusahaan milik negara.

Ia juga menyoroti adanya pimpinan BUMN yang mengelola perusahaan tanpa rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sejumlah perusahaan bahkan disebut membuat laporan keuangan yang menunjukkan keuntungan, tetapi ternyata merupakan hasil rekayasa.

Terkait hal tersebut, Prasetyo mengatakan pembenahan BUMN mulai menunjukkan hasil melalui pengurangan jumlah perusahaan dan perbaikan manajemen.

"Yang sekarang semuanya di bawah manajemen pengelolaan di Danantara, kita membukukan keuntungan yang cukup membanggakan, hampir 300 sampai 400 persen. Jadi semangatnya itu, belum sampai ke masalah amnesti," katanya. (M Hafid)