Isu Reshuffle Kabinet Kian Mencuat, Ketua MPR RI: Hak Prerogatif Presiden Prabowo

Thephrase.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani mengatakan bahwa keputusan untuk melakukan perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih (KMP) merupakan hak prerogatif Presiden RI, Prabowo Subianto.

Muzani menjelaskan bahwa perombakan atau reshuffle itu sepenuhnya berada di tangan Prabowo, namun ia mengaku tidak mengetahui pasti mengenai adanya kemungkinan reshuffle dilakukan dalam waktu dekat.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” ujar Muzani kepada awak media usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6).

Diketahui, isu reshuffle menguat setelah Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan mengingatkan para pejabat negara untuk menjalankan tugas secara optimal. Ia juga menegaskan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pemerintahan.

Adapun Presiden Prabowo, melalui pidatonya selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dengan tegas mengimbau kepada para pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya untuk segera mengundurkan diri sebelum diberhentikan.

Ia meminta seluruh pejabat untuk melakukan pembenahan dan membersihkan diri agar tidak ada pihak yang mengkhianati rakyat, seperti dengan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

“Saya memperingatkan semua unsur, di semua lembaga, segera benahi diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu,” tegas Prabowo.

“Tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar Undang-Undang Dasar, akan kita tindak,” imbuhnya.

Prabowo yakin Indonesia mampu menjadi negara yang kuat apabila Tanah Air bersih dari segala penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan.

Menyikapi hal tersebut, Muzani mengatakan peringatan tegas itu tidak hanya ditujukan kepada jajaran menteri, melainkan juga kepada seluruh lembaga perwakilan rakyat.

“Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya, pemimpin partai politik juga diingatkan, semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” tandas Muzani. (Rangga)