ThePhrase.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta para wajib pajak untuk segera memadankan atau menyelaraskan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2023.
Proses penyelarasan ini harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PNK) No. 112 Tahun 2022.
Hingga 22 November 2023, DJP mencatat sekitar 59,3 juta NIK sudah dapat digunakan sebagai NPWP. Namun, masih terdapat sekitar 12 juta NIK yang belum diselaraskan dengan NPWP dari total 72 juta data wajib pajak yang terdaftar di DJP.
Oleh karena itu, DJP mendorong wajib pajak yang belum menyelaraskan NIK mereka dengan NPWP untuk segera melakukannya.
Berikut adalah langkah-langkah untuk menyelaraskan data NIK dengan NPWP bagi yang belum melakukannya, serta cara memeriksa validitas penyelarasan NIK dengan NPWP:
Ada risiko tertentu yang akan dihadapi jika NIK tidak diselaraskan menjadi NPWP.
"Bagi wajib pajak orang pribadi yang belum melakukan pemadanan NIK dan NPWP pada saat implementasi penuh nantinya akan mendapat kendala dalam mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang mensyaratkan NPWP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, Jumat (8/12), dilansir dari CNNindonesia.com.
Beberapa layanan yang memerlukan NPWP meliputi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), transaksi jual beli kendaraan dan properti. Selain itu, NPWP juga diperlukan dalam pembelian barang dengan nilai tertentu yang besar.
Bukan hanya itu, beberapa layanan perbankan juga mengharuskan penggunaan NPWP, seperti pembuatan buku tabungan, serta dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
[nadira]