JK Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah terhadap Ekonomi Indonesia

ThePhrase.id - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla mengingatkan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan secara tepat guna menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

JK menilai, konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah berpotensi memberikan dampak besar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. 

Ia menyebut bahwa salah satu dampak yang paling terasa, ialah kemungkinan kenaikan harga energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG, yang berimbas pada meningkatnya anggaran subsidi yang harus ditanggung negara.

“Dampaknya ke Indonesia langsung terasa di ekonomi. Harga bahan bakar naik, harga elpiji naik dan itu berarti subsidi pemerintah akan semakin besar,” ujar JK usai menghadiri acara buka puasa dan salat tarawih bersama Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya, Jakarta pada Jumat (6/3) dikutip Antaranews.

Selain itu, JK juga mengimbau pemerintah agar mempersiapkan langkah antisipatif dalam menyikapi persediaan BBM di Indonesia yang relatif terbatas, terlebih apabila konflik berlangsung lama akan mengganggu pasokan energi nasional.

“Kalau perang berlangsung lama, stok BBM kita terbatas. Itu bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis,” tukasnya.

Tidak hanya dari sisi ekonomi, JK juga menyoroti pentingnya sikap politik Indonesia dalam merespons konflik internasional tersebut. Ia menilai Indonesia perlu menunjukkan posisi diplomatik yang jelas, karena menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia,.

Menurutnya, pemerintah dapat memanfaatkan peran Indonesia di berbagai forum internasional, demi mendorong penyelesaian konflik dan menciptakan perdamaian.

JK juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam pengelolaan anggaran negara di tengah ketidakpastian global. Pemerintah harus menentukan prioritas pengeluaran agar keuangan negara tidak terbebani secara berlebihan.

“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” tandasnya. (Rangga)