JK Marah karena Loyalis Jokowi Anggap JK Tak Tahu Membalas Budi

ThePhrase.id – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meluapkan kemarahannya kepada relawan Jokowi yang menyebutnya sebaga “bohir” kasus ijazah palsu Jokowi. Kegeraman JK pun bertambah setelah loyalis Jokowi melaporkannya ke polisi karena ceramahnya yang dianggap menista agama kristen.  Apakah  dengan menarik JK ke dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi ini bagian dari upaya untuk mengaburkan isu ijazah palsu ini? Ataukah loyalis Jokowi keliru membuat perhitungan karena salah memilih lawan?

Masuknya JK dalam pusaran isu ijazah Jokowi bermula dari video Rismon Hasiholan Sianipar di Youtube yang mengaku ikut menyaksikan penyerahan uang Rp5 miliar yang diserahkan kepada Roy Suryo. JK pun melaporkan Rismon ke polisi  karena melakukan pencemaran nama baik.

“Dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang salah satunya menyebutkan bahwa di balik gerakan mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, ada pejabat elite dan di situ beliau menyebutkan Pak JK menyerahkan duit kepada Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar dan beliau menyaksikan,” kata Abdul Haji Talaohu, kuasa hukum JK, Senin, 6 April 2026.

Melihat perkembangan kasus Ijazah Jokowi yang sudah berjalan 2 tahun yang menimbulkan konflik di masayarakat, JK pun meminta  Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya.

"Sebenarnya sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi bahwa punya ijazah asli. Ya sebenarnya kita setop lah ini perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Saya yakin itu, itu saja, supaya ini, habis waktu kita," kata JK, Rabu, 8 April 2026.

Namun permintaan ini dianggap fatal oleh kubu Jokowi karena selama ini Jokowi selalu menghindar hadir di pengadilan agar tidak menunjukkan ijazahnya itu.  Jokowi pun meresepons permintaan JK sebagai sebuah tuduhan dan meminta balik agar JK membuktikan tuduhan itu.

"Mestinya yang menuduh itu yang membuktikan, bukan saya disuruh menunjukkan. Nanti semua orang bisa menuduh, dan (yang dituduh) disuruh menunjukkan buktinya. Kebalik-balik itu," kata Jokowi, Jumat 10 April 2024.

Para loyalis Jokowi pun bereaksi  dengan melaporkan JK ke polisi  pada Minggu 12 April 2026.  Mereka mengatasnamakan sejumlah ormas  Kristen seperti Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Dewan Pakar Majelis Umat Kristen Indonesia (MUKI),  Asosiasi Pendeta Indonesia (API) dan lain-lain.  Loyalis Jokowi ini melaporkan JK karena isi ceramahnya di masjid UGM pada 5 Maret 2026 lalu atau satu bulan setelah ceramah itu.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat kepada wartawan, Minggu (12/4/2026).

Sahat Sinurat sendiri adalah kader Partai Solidaritas Indonesia, yang pernah menjabat sebagai  Ketua DPW PSI Sumatra Utara, sejak Januari 2026. Saat ini, Sahat menjabat sebagai ketua Bidang Ideologi Partai Dewan Pimpinan Pusat PSI.

Pihak JK sendiri menyebut isi ceramahnya tentang upaya mencegah konflik atas nama agama itu telah  dipotong-potong sehingga kehilangan konteks dan dikesankan sebagai penistaan terhadap agama Kristen. Reaksi pun muncul dari berbagai kalangan yang membela JK baik dari kalangan Islam dan Kristen sendiri.

“Pak JK dalam konteks itu tidak berbicara pada kepentingan doktrin satu agama, apalagi doktrin yang menyangkut agama Kristen. Saya kira Pak JK tidak bermaksud untuk seperti itu,” kata John Ruhulessin, Mantan Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Selasa, 14 April 2026.

Jhon menyebut JK adalah arsitek perdamaian konflik Maluku, dan masyarakat Maluku memliki utang sejarah kepada JK.

Sejumlah elemen Islam pun meminta agar laporan itu dicabut agar tidak menimbulkan salah paham dan kegaduhan lanjutan.  Termasuk Ta’mir Masjid UGM telah memberikan klarifikasi dan meminta agar semua pihak melihat isi ceramah itu secara utuh dan bukan sekedar mereaksi atas penggalan video.

Melihat massifnya reaksi dari berbagai lembaga dan kelompok ini, pihak PSI buru-buru mengklarifikasi laporan yang dbuat oleh kadernya itu.

"Itu bukan sebagai kader PSI yang melaporkan," ujar Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali, di kediaman Jokowi di Solo, Kamis, 16 April 2026. Partai, kata Ahmad Ali tidak pernah memberikan arahan terkait pelaporan tersebut.

Namun JK sudah terlanjur marah dengan tindakan loyalis Jokowi yang melaporkannya ke polisi  dan menyebutnya “bohir” atau penyandang dana bagi para penggugat ijazah palsu Jokowi. JK mengungkap perannya terhadap karier politik Jokowi.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu. Jokowi jadi Presiden karena saya. Setuju? Setuju. Tanpa Gubernur mana bisa jadi Presiden," tegas JK secara lugas saat menggelar media briefing di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

JK membeberkan kembali sejarah politik kala dirinya turun tangan langsung meyakinkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk membawa dan mengusung Jokowi ke Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI.

Juru bicara JK, Husein Abdullah, menjelaskan ucapan JK bukan karena emosi, melainkan respons terhadap narasi yang berkembang di kalangan pendukung Jokowi.

"Pak JK menyampaikan pernyataan dalam nada tinggi, bukan karena terlalu emosi. Kenapa dalam nada tinggi? Karena pendukung Jokowi sering menarasikan JK tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih kepada Jokowi," ujar Husein kepada wartawan, Minggu (19/4).

Selama ini, peran JK dalam karier politik Jokowi  jarang terekspos sehingga bisa dipahami jika tidak  dianggap oleh Jokowi dan pendukungnya.  Megawati Soekarnoputri yang sudah jelas-jelas berperan besar mengangkat Jokowi dan keluarganya tidak dihitung oleh Jokowi. Bahkan Jokowi memilih meninggalkan Megawati dan PDI Perjuangan demi menjadikan anaknya sebagai wakil presiden.

Berkembang dugaan bahwa upaya menarik  JK ke dalam isu ijazah Jokowi sebagai upaya untuk mengaburkan kasus ijazah palsu itu sendiri agar kasus ini tidak  berakhir di pengadilan. Sebab, bila sampai pengadilan maka Jokowi harus menunjukkan ijazahnya di depan hakim. 

Pengamat politik dari FISIP UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai polemik yang menyeret nama JK dalam isu ijazah Jokowi semakin melebar dan membingungkan publik.
“Publik juga bingung kenapa urusan ijazah melebar ke mana-mana? Ini tentu tak bisa dilepaskan dari banyak berita yang simpang siur, sumir, dan bahkan ada dugaan fitnah,” kata Adi kepada wartawan di Jakarta, Minggu. 19 April 2026.

Namun demikian, bisa jadi juga para termul atau loyalis Jokowi salah memilih lawan, karena menarik JK ke dalam pusaran isu ijazah Jokowi. Hal ini justru akan memperbesar desakan kepada Jokowi agar segera menunjukkan ijazahnya, karena  dianggap sebagai penyebab kegaduhan dan konflik di tengah masyarakat selama ini. (Aswan AS)