Jokowi Bertemu Parpol Koalisi Pemerintah, Kenapa Nasdem dan PDIP Tak Hadir?

ThePhrase.id - Lima hari setelah setelah FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20, Rabu (29/03/), Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 5 ketua umum partai koalisi pemerintah, yakni, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Minggu (2/4). Kelima partai itu adalah partai yang sudah memiliki koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP. Sedangan Gerindra dan PKB sudah tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menjelaskan dalam pertemuan itu ada kecocokan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terkait gagasan untuk menjamin kelangsungan pembangunan.

“Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan, jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya,” ucap Prabowo usai pertemuan itu.

Prabowo menambahkan dalam komunikasi itu sudah ada frekuensi bersama dan terjadi kesepakatan antara kelima Ketum Parpol untuk masuk dalam satu tim yang sama, tim Presiden Joko Widodo.

Prabowo mengatakan, mereka memahami sulitnya pembangunan dan berbagai tantangan ke depan di Tanah Air. Apalagi, ada kondisi geopolitik yang sangat membahayakan di Eropa, Taiwan, Laut Cina Selatan, yang harus ditangani dengan baik. Tak ketinggalan masalah pangan yang harus lebih fokus diperhatikan, sehingga perlu kerja sama yang solid dan suatu frekuensi.

Nasdem dan PDI P tidak hadir

Yang menjadi tanda tanya adalah mengapa dua partai koalisi pemerintah, Nasdem dan PDI Perjuangan tidak hadir dalam pertemuan yang bertajuk “Silaturrahmi Ramadhan” Partai Amanat Nasional itu?

Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya mengungkapkan partainya tidak diundang dalam pertemuan itu. Menurutnya, Nasdem tidak mempermasalahkan partainya tidak diundang dan akan tetap berprasangka baik terhadap tuan rumah yang tidak mengundang partainya itu

"Kami husnudzon saja di bulan Ramadan ini, mungkin yang bersangkutan memiliki pertimbangan-pertimbangan lain," kata Willy.

Nasdem, kata Willy, tidak pernah memiliki niat memutus tali silaturahmi dengan partai politik lainnya, karena NasDem memiliki prinsip mengajak seluruh elemen berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang tidak bisa diselesaikan oleh beberapa kelompok saja.

Sementara Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, Surya Paloh dan Megawati sudah diundang ke dalam pertemuan itu namun tidak bisa hadir karena keduanya sedang berada di luar negeri.

“Bu Megawati dan Bang Surya Paloh ke luar negeri,” kata Zulhas seusai acara itu.

Namun sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto menjelaskan alasan tidak mengundang Partai NasDem dalam acara silaturahmi Ramadan itu. Yandri menyebut partainya memiliki alasan tidak mengundang ketua umum dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Surya Paloh dari NasDem, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Partai Demokrat dan Ahmad Syaikhu dari PKS.

Yandri menyebut bahwa seluruh ketua umum partai politik yang diundang merupakan sosok yang disetujui oleh Jokowi.

“Alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali ya. Ya, enggak tahu (kenapa NasDem enggak ada) pertimbangannya itu kan ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa Ketum Parpol tentu atas restu pak presiden kan, itu yang diundang," kata Yandi.

Bagaimana dengan PDIP? Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP diundang dalam acara tersebut, namun undangan hanya ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Makanya, tidak ada yang bisa mewakili.

"Undangannya memang sampai ke kami. Tapi khusus ke Ketua Umum dan tidak bisa diwakilkan," kata Hasto, Minggu (2/3).

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro punya perspektif lain dari tak hadirnya perwakilan PDIP dan NasDem. Bawono menilai, ada gangguan psikologis antara Presiden dan PDI Perjuangan sebagai buntut dari pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Karena PDIP menolak keras Israel bermain di Indonesia, yang ditandai juga dengan sikap yang diambil oleh Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tegas menolak Israel.

"Ironis karena sikap PDI Perjuangan dan kedua gubernur tersebut telah berkontribusi dalam mencoreng citra baik Presiden di dunia internasional," kata Bawono.

Melalui pertemuan ini, kata dia, Jokowi hendak mengirim pesan politik. Dia juga memiliki kemampuan menjadi king maker di Pemilu 2024. Bawono melihat, pesan politik yang disampaikan Jokowi dalam acara tersebut sangat eksplisit dan mudah dibaca dari cara Jokowi memuji sosok Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Terutama terkait tren positif dari tingkat elektabilitas menteri pertahanan tersebut," ujar Bawono.

Dengan memunculkan itu, kata Bawono, Presiden Joko Widodo hendak memberikan kode kepada partai-partai koalisi bahwa ketua umum Partai Gerindra itu merupakan bakal calon presiden paling pantas.

PDIP akan bergabung?

Apakah kondisi ini akan memaksa PDI P akan bergabung dengan koalisi besar bentukan Presiden Jokowi ini? Bawono tak yakin, karena banyak kemungkinan yang akan terjadi hingga 2024 mendatang. Termasuk kemampuan para pihak untuk menghilangkan gangguan psikologis akibat gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20 itu. (Aswan AS)