Jokowi Ditinggal Sendiri

ThePhrase.id - Tanda-tanda Jokowi akan ditinggal sendiri pasca lengser nanti sudah semakin jelas.  Tanda itu tidak hanya datang dari pengakuan Jokowi sendiri tetapi juga ucapan presiden terpilih, Prabowo Subianto yang sebelum ini selalu menyebut dirinya sebagai pelanjut pemerintahan Jokowi.  Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang cukup solid pada Pilpres lalu, seketika ambyar karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merubah syarat pencalonan kepala daerah.

Di depan peserta kongres Partai Nasdem, Jokowi mengeluhkan adanya pihak-pihak yang meninggalkan dirinya beramai-ramai karena dirinya yang akan segera pergi meninggalkan kursi kekuasaannya.

"Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai," kata Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Kongres ke-III Partai NasDem, Jakarta, Minggu (25/8).

Meskipun tidak menjelaskan pihak yang ia maksud dalam pidatonya itu, namun Jokowi bercerita pernah ditinggal begitu saja setelah seminggu  bersalaman membuat kesepakatan.  "Saya pernah salaman, hari ini salaman, sepakat, lalu seminggu kemudian beda. Enggak apa-apa, saya kira sangat bagus," kata Jokowi dalam pidatonya.

Keluhan Jokowi seperti ini tidak pernah muncul selama dia menjabat sebagai presiden hampir dua periode ini.  Keluhan itu terlontar hanya dua bulan menjelang lengser dan berselang satu hari setelah Prabowo Subianto menyinggung tentang adanya pihak-pihak yang haus dengan kekuasaan sampai-sampai berupaya untuk memperoleh kekuasaan tersebut dengan cara "membeli'.

"Mereka-mereka yang terlalu haus dengan kekuasan, dan kadang-kadang kekuasan hendak dibeli, hendak diatur, hendak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan di luar kepentingan rakyat, ini yang bisa ganggu bahkan merugikan suatu bangsa," ujar Prabowo dalam penutupan Kongres PAN ke-VI, di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8) malam.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat meminta agar jangan sampai ada yang melakukan operasi intelijen kepada lawan politik lantaran kegiatan tersebut tak sesuai aturan berlaku. Menurut Prabowo, operasi Intelijen sudah seharusnya dilakukan untuk bangsa dan negara, bukan beroperasi untuk membidik orang tertentu.

"Jangan pakai alat-alat yang dulu-dulu, cara-cara yang dulu-dulu, adu domba, ngintel-ngintelin orang. Ngintel untuk rakyat untuk bangsa. Jangan ngintelin lawan politik, enggak enak itu," kata Prabowo.

Prabowo tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud. Namun Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, meyakini pihak yang dimaksud dalam pidato Prabowo itu adalah Presiden Joko Widodo.

"Pernyataan Prabowo di Kongres PAN tersebut bisa jadi ditujukan kepada Jokowi dan pengikut aliran dinasti politik lainnya di Indonesia bahwa nafsu berkuasa akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang sedang dirajut di Indonesia," kata Andi Senin (26/8).

Analis politik Universitas Nasional itu menilai, bahwa pernyataan Prabowo ini adalah awal yang bagus dan terlihat lebih humanis ketimbang Jokowi yang penuh dengan kepura-puraan. "Statement Prabowo tersebut sejatinya menjadi ruh dalam membuat desain struktur dan program pemerintahannya ke depan," tandas Andi Yusran.

Keinginan Jokowi mendapatkan kendaraan yang akan mengamankannya pasca lengser pun nyaris sempurna setelah berhasil mendudukkan Bahlil Lahadalia, menteri dan juga loyalisnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar, pada Munaslub 20 Agustus 2024.  Keberhasilan ini juga semakin memperkuat soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilkada Jakarta.  Bahkan KIM menjadi KIM Plus karena mampu menarik partai pendukung Anies di Pilpres 2024 untuk bergabung di Pilkada Jakarta.  Salah satunya PKS, yang  membatalkan dukungan kepada Anies dan bergabung ke KIM setelah kadernya Suswono dijadikan sebagai Bakal Calon Gubernur Jakarta mendampingi Ridwan Kamil. Kekuatan KIM Plus ini pun telah mengkandangkan PDI P, Partai Banteng  karena tak punya koalisi di Pilkada Jakarta, dan mengurung Anies sendirian karena ditinggal partai pendukungnya.

Namun semua rancangan dan rencana Jokowi itu ambyar, setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora.  Keputusan itu, membuka ruang bagi sejumlah partai untuk mengusung sendiri  bakal calon kepala daerah karena syarat jumlah kursi  yang diturunkan sesuai dengan keputusan itu.  Keputusan itu juga menutup pintu bagi Kaesang Pengarep untuk mencalonkan diri karena terganjal batas usia. Padahal Kaesang sudah mengurus kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk pencalonan dirinya itu.  Pembatalan yang membuat Kaesang perlu healing dengan jalan-jalan ke luar negeri bersama istrinya yang banyak dihujat netizen karena menggunakan fasilitas mewah dan jet pribadi.

Upaya untuk menganulir putusan MK itu melalui DPR tidak berhasil, karena massa di sejumlah daerah turun ke jalan mengawal dan menghadang pihak-pihak yang ingin membatalkan putusan itu. Hasilnya, DPR dan KPU menyatakan menerima putusan MK itu sebagai dasar untuk menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024.  

Di Jakarta,  putusan MK itu membuat PDI P keluar kandang dan bebas mengusung jagoan sendiri.  PKS bergejolak dengan mundurnya 28 dewan pakar partai sebagai reaksi dari keputusan PKS bergabung ke koalisi Indonesia maju dan meninggalkan Anies di Pilkada Jakarta. Sementara di dearah-daerah  partai-partai ramai-ramai melepaskan diri  bergerak sendiri atau membentuk formasi koalisi baru.

Keputusan MK  itu telah memicu pergolakan dan perubahan besar yang tak mampu lagi dikendalikan oleh Jokowi. Seperti yang dikeluhkannya di arena Kongres Partai Nasdem itu, dulu banyak  orang yang mendatanginya, kini banyak orang ramai-ramai meninggalkannya. (Aswan AS)