Jokowi Melawan dalam Keadaan Terdesak, Pakai Apa?

ThePhrase.id – Kehadiran Jokowi di persidangan Roy Suryo dan dr. Tifa merupakan sikap putus asa karena sudah tak ada lagi celah untuk menghindarinya. Selama ini, Jokowi tidak pernah menghadiri sidang terkait ijazahnya. Namun sidang  Roy Suryo dan dr. Tifa adalah persidangan kasus yang dilaporkan Jokowi ketika masih memiliki kaki tangan di tubuh Polri. Namun, kini para penyangga kepentingannya itu sudah tak lagi menjabat dan sudah pindah posisi.

Maka, kalau Jokowi disebut mau melawan dengan keadaannya yang terdesak saat ini, pertanyaannya melawan dengan cara apa?  Sebab, kekuatan yang dulu dibangunnya dengan segala cara, satu-satu sudah meninggalkannya. Kondisi itu bisa dilihat dari posisi Gibran Rakabuming Raka, yang sudah berada di ujung tanduk, karena tak ada lagi kekuatan yang menyangganya.

Dulu Jokowi menguasai para tokoh berpengaruh dengan cara menyanderanya dengan kasus hukum yang ada pada tokoh tersebut.  Maka, para Ketua partai politik seperti Airlangga Hartarto  dibuat  tunduk dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.  Airlangga pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung pada 24 Juli 2023 dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  

Demikian juga Ketua Partai Amanat Nasional, Zulhas atau Zulkifli Hasan yang pernah diperiksa oleh KPK  dalam kasus suap alih fungsi hutan di Riau. Zulhas diperiksa sebagai saksi suap alih fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau pada 2014 saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Namun kasus kedua ketua partai ini  tidak berlanjut, hanya sekadar memberi efek kejut. Golkar dan PAN pun kemudian bergabung  dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.  Demikian juga ketua partai lain, dibuat untuk tidak punya pilihan  karena kasus dan pelanggaran hukum selama ini  sudah dicatat dan direkam.

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, diikat dengan Gibran sebagai pendamping yang menjadi kartu kemenangan pada Pilpres 2024.  Dengan adanya Gibran, maka semua jaringan, logistic dan personil yang dikendalikan Jokowi akan dikerahkan untuk memenangkan pemilihan.  Persis seperti yang dilakukan Jokowi ketika memenangkan Pilpres  sebelumnya. Dengan adanya Gibran, Jokowi merasa akan terus dapat cawe-cawe dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, karena umurnya belum cukup dan kapasitasnya terbatas, Gibran bukanlah pasangan yang menambah kekuatan, tetapi hanya anak yang tidak cukup umur yang masih senang main game dan mobil-mobilan.  Gibran pun hanya  menjadi beban yang membuat kerja Presiden tidak fokus dan  memperburuk citra pemerintah dengan statusnya sebagai anak haram konstitusi.

Dan kini, setelah Jokowi tidak berkuasa lagi, Gibran pun ditinggal sendirian karena tidak ada lagi tali kendali yang bisa dipegang Jokowi.  

Kekuatan Jokowi lainnya adalah para taipan atau oligarki yang mendukung dana untuk kepentingan politik Jokowi. Timbal baliknya, Jokowi memberi perlakuan khusus terhadap para taipan tersebut, seperti memberi status PSN atau Proyek Strategis Nasional  pada  Pantai Indah Kapuk Tropical Concept, pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang, proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah, dan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang.  

Proyek atau usaha ini adalah milik para taipan yang tergabung  dalam Konsorsium Nusantara, yang menjadi investor IKN (Ibukota Nusantara) ketika tidak ada investor asing yang berminat dengan proyek itu.  Namun kini, setelah Jokowi tidak berkuasa lagi, maka taipan pun akan mencari tuan baru, di mana kekuasaan itu berada.  Sebab, pemilik uang hanya loyal pada orang yang dapat memberinya kenyamanan.

Jokowi sangat powerful dan perkasa karena memiliki orang-orang atau para loyalis yang dipasangnya  di posisi-posisi strategis, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Panglima TNI dan para Menteri. Dengan orang-orangnya ini, semua kontroversi tentang Jokowi seperti asal-usulnya, ijazah S1, dan pendidikan Gibran tidak ada yang bisa membongkarnya.  Delapan orang yang  menggugat ijazahnya, ditetapkan sebaga tersangka setelah Jokowi melapornya ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025.  Tiga di antaranya kemudian memilih berdamai dengan Jokowi  yang difasilitasi pihak kepolisian. Polisi juga mengatakan ijazah Jokowi identik berdasarkan pemeriksaan di Puslabfor Mabes Polri.

Perdebatan tentang ijazah Jokowi makin berliku, dengan pernyataan Rektor UGM, Ova Emilia tentang keaslian ijazah Jokowi.  Sayangnya Ova atau pihak UGM tidak pernah menunjukkan dokumen apapun untuk mendukung pernyataan itu.  Ova adalah Rektor UGM yang terpilih ketika Pratikno menjabat sebagai Ketua Majelis  Wali Amanat UGM.  Pratikno sendiri adalah operator politik Jokowi yang menjabat Mensesneg 2 periode dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di era pemerintahan Prabowo Gibran.

Namun, pasca penggantian Kapolri dan reshuffle kabinet 1 Oktober 2026 lalu, para loyalis Jokowi di Kabinet Merah Putih diganti oleh Presiden Prabowo.  Penggantian dan reshuffle yang memutuskan kaki tangan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Kapolri baru Suyudi Ario Seto melakukan mutasi kilat di tubuh Polri dan menggeser kaki tangan Jokowi di Korp Bhayangkara itu.  

Reshuffle itu  seperti proklamir Prabowo  melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi yang selama ini disebut sering-cawe-cawe dalam pemerintahannya. Sehingga, Prabowo tidak perlu lagi sowan ke Solo menemui Jokowi seperti pada tahun pertama pemerintahnnya.

Hari ini, satu-satunya  yang masih  gigih  membela Jokowi hanya para relawan.  Itupun sudah banyak yang kewalahan karena kekurangan data ketika berada dalam forum debat dan diskusi.  Selain itu, ada juga para buzzer yang sembunyi dibalik akun bodong yang membela Jokowi dan Gibran dengan kata dan kalimat yang seragam.  Para buzzer ini masih semangat dan berenergi selama  masih menerima gaji.  Dan mereka akan berhenti sendiri setelah kebutuhannya tidak disuplai lagi.  Efektifitas  kerja merekapun makin berkurang seiring dengan makin cerdasnya publik terhadap informasi di flatform digital dan sosial media.

Sementara PSI, partai yang akan dijadikan kendaraan utama Jokowi memperjuangkan kepentingan politiknya, belum bisa diandalkan. Karena PSI adalah partai gurem yang masih belum mampu menembus Senayan.  PSI yang selama ini disebut partai anak-anak muda, sekarang berganti wajah karena banyak orang-orang tua yang pindah ke PSI setelah meninggalkan partai lamanya.

Dari sisi ini, Jokowi sudah end game, di ujung permainan.  Peluang untuk bangkit dan memenangkannya sangat sulit karena beratnya beban dosa masa lalu yang diperbuat ketika berkuasa.  Dan kini, ketika kekuatan sudah musnah dan kekuasaan sudah lemah, dosa dan kesalahan itu akan hadir sebagai energi negatif yang membuat hati makin gelisah. (Aswan AS)