Jokowi Menginjak Kepala Kerbau sebagai Pesan kepada PDIP?

ThePhrase.id - Jokowi baru saja  melakukan kick off safari berkeliling Indonesia. Namun safari perdananya di Lampung langsung menuai sorotan dan kritik, karena prosesi menginjak kepala kerbau dan pemberian gelar adat yang tidak sah. 

Prosesi menginjak kepala kerbau itu ditafsirkan sebagai  pesan kepada PDIP, partai yang telah memecat Jokowi dan keluarganya pada Desember 2024 lalu.

Mantan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lukas Luwarso,  menyebut  prosesi menginjak kepala kerbau dan pemberian gelar itu dirancang dan dipimpin oleh Jokowi sendiri.  Menurut Lukas,  Jokowi bertindak sebagai ketua panitia sekaligus penyelenggara utama dari acara tersebut. 

“Dia menyediakan dana sekaligus mengatur detail-detail yang menodai tata adat itu, yaitu menginjak kepala kerbau,” kata Lukas di Channel  Youtube Forum Keadilan TV,  Selasa, 30 Juni 2026. 

Lukas mengungkapkan panitia lokal acara tersebut adalah orang-orang bermasalah yang terlihat dari sosok yang mendampingi Jokowi  melakukan prosesi menginjak kepala kerbau.   Salah satunya adalah mantan Bupati Way Kanan, Zainudin Hasan, yang pernah diperiksa dalam kasus dugaan mafia tanah.

"Ada mantan Bupati Tulang Bawang, Abdurrahman Sarbini yang korupsi pengadaan kapal cepat Rp2,8 miliar, korupsi Gedung Islamic Center Rp17 miliar, korupsi pengadaan makan minum PNS Rp2,5 miliar," ujarnya menyebut tokoh-tokoh yang mendampngi Jokowi.

Keyakinan Lukas tentang acara itu atas ide dan inisiatif Jokowi karena tidak ada referensi tentang prosesi menginjak kepala kerbau.   Yang ada hanya memotong hewan tersebut  untuk keperluan upacara dengan kepala hewan itu diletakkan di tempat tertentu bukan untuk diinjak.

Lukas menduga, prosesi menginjak kerbau itu  sebagai pesan Jokowi kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang memecat Jokowi dan anaknya  Gibran pada akhir 2024 lalu karena dianggap melanggar AD/ART partai. 

“Sejak awal Jokowi mau mengampanyekan PSI, partai anaknya. Nah, PSI itu agar bisa muncul, dia harus menggerus dukungan, terutama ke PDIP. Karena apa? secara ideologis Jokowi dulu diangkat PDIP, kader PDIP. Jokowi ingin mencuri dukungan PDIP itu di daerah-daerah," ujar Lukas menjelaskan.

Ritual menginjak kepala kerbau  menurut Lukas dapat dianalogikan sebagai simbol kepala banteng. Melalui tindakan itu, Jokowi ingin menunjukkan isyarat atau pesan bahwa dirinya berniat mengalahkan PDIP.  Banteng yang identik dengan hewan yang kuat dan besar hanya bisa dikalahkan oleh gajah, hewan yang menjadi lambang PSI (Partai Solidaritas Indonesia).  Prosesi itu  berlangsung di kandang gajah, karena Lampung identik dengan   habitat untuk konservasi gajah Samatera. 

Lukas  meminta Jokowi untuk menjelaskan sendiri maksud dan tujuan prosesi itu, agar tidak menimbulkan banyak tafsiran. 

Reaksi PDIP

Menanggapi aksi Jokowi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun mengatakan, pihaknya tidak mau ambil pusing dengan beredarnya foto Jokowi menginjak kepala kerbau itu.

Menurut Komarudin, hal tersebut sama sekali tidak terkait dengan partainya karena simbol PDIP adalah kepala banteng, bukan kepala kerbau.

"Oh tidak apa-apa, kita kan bukan kepala kerbau, kita kepala banteng. Jadi tidak ada kaitannya itu, yang bisa menjelaskan urusan injak-menginjak itu kan Pak Jokowi sendiri," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Komarudin menjelaskan, PDIP secara institusi maupun kader tidak memiliki urgensi untuk mengomentari kegiatan mantan Wali Kota Solo itu. Bagi PDIP, Jokowi sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.  PDIP baru akan bersikap  jika yang diinjak itu kepala banteng, sebab itu simbol partainya.

Gelar Adat Jokowi Disanggah

Selain prosesi injak kepala kerbau, Jokowi juga dberi gelar adat, “Baginda Pemuka Bangsa” oleh tokoh masyarakat setempat.  Namun gelar ini disanggah oleh para tokoh adat Lampung. 

Pimpinan Adat Kebandaran Marga Balak Marga Teluk Betung, Muhammad Yusuf Erdiansyah Putra, mempertanyakan proses dan kriteria pemberian gelar iu. Menurutnya, ada serangkaian tahapan adat yang wajib dilalui, mulai dari musyawarah atau mufakat adat, pembahasan mendalam oleh para penyimbang, hingga penilaian ketat terhadap sosok yang akan dianugerahi gelar.

"Yang kami persoalkan bukan bahasanya atau hak pihak tertentu memberikan gelar adat. Namun, pemberian gelar itu tidak mewakili seluruh keadatan di Lampung. Itu hanya berada pada lingkup adat tertentu," kata Yusuf saat diwawancarai, Senin (29/6/2026).

Sanggahan terhadap gelar adat Jokowi juga datang  dari tokoh adat Lampung sekaligus Perdana Menteri Kepaksian Pernong Kerajaan Adat Paksi Pak Sekala Brak, Ike Edwin.  Edwin menyatakan pemberian gelar adat kepada Jokowi itu tidak sah.  Menurutnya, pemberian gelar adat tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus seizin kepala adat. 

"Mau potong kerbau 10 juga tidak sah kalau tanpa seizin tokoh-tokoh adat," ujar Edwin.

Kunjungan Jokowi di Lampung juga diwarnai oleh penghadangan sekelompok massa yang menolak  kedatangan Jokowi ke propinsi itu. Massa yang didominasi oleh kaum ibu itu tergabung dalam Forum Suara Masyarakat Lampung (FSML). Mereka menggelar aksi di kawasan Bundaran Adipura, Bandar Lampung pada Sabtu (27/6).  Massa ini menggelar aksi demonstrasi dengan meneriakkan yel-yel sambil membawa spanduk bertuliskan “usir Jokowi” dan “Tunjukkan ijazahmu”.

Mereka menolak Jokowi karena dianggap sebagai sosok yang memecah belah bangsa. Massa ini mengancam akan menggeruduk lokasi Rakorda PSI jika Jokowi datang ke lokasi itu.  Penolakan dan ancaman ini diduga sebagai penyebab Jokowi membatalkan agenda kunjunganya ke beberapa wilayah di Lampung. (Aswan AS)