Jokowi Singgung Instruksi Megawati Tunda Kader Ikuti Retret, PDIP: Bukan Urusan Orang Luar

ThePhrase.id - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah menegaskan bahwa instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menunda keberangkatan ataupun keikutsertaan kadernya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah merupakan instruksi internal.

“Ini urusan partai, urusan internal. Bukan urusan orang luar,” tegas Said kepada awak media usai sambangi kediaman pribadi Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat (21/2).

Hal tersebut disampaikan merespons pernyataan Mantan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo yang menyatakan seharusnya tiap kepala daerah mengikuti pembekalan sebagaimana instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto.

Diketahui, Megawati menginstruksikan seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menunda perjalanan mengikuti retret yang digelar pada tanggal 21-28 Februari 2025, sebagaimana surat resmi PDIP nomor 7924/IN/DPP/II/2025 yang telah ditandatangani pada Kamis (20/2). 

Surat instruksi tersebut dikeluarkan usai ditetapkannya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku.

Adapun setelah penetapan Hasto sebagai tersangka dan munculnya surat instruksi tersebut, sejumlah petinggi DPP PDIP secara intens menyambangi kediaman pribadi Megawati.

Terbaru, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tiba di kediaman Megawati pada Senin (24/2) sekitar pukul 09.50 WIB, kemudian Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Pacul pada pukul 10.35 WIB.

Jokowi: Retret Urusan Kepemerintahan

Sebelumnya, Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo mengomentari instruksi PDIP untuk menunda keberangkatan kadernya dalam mengikuti acara pembekalan atau retret di Magelang, yang merupakan ususan kepemerintahan.

Jokowi menyebut bahwa seluruh kepala daerah sudah semestinya mengikuti pembekalan karena diundang langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Ini kan urusan kepemerintahan, yang diundang (adalah) kepala daerah, yang mengundang (adalah) presiden, ya mestinya hadir, datang,” ucap Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah pada Jumat (21/2).

Menurutnya, pembekalan tersebut merupakan hal penting karena menyangkut kepentingan rakyat.

“Karena mereka dipilih oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain,” tandasnya. (Rangga)