Jokowi Tarik Kasus Ijazahnya menjadi Kasus Politik

ThePhrase.id - Kasus ijazah palsu Jokowi akan segera selesai, bila proses hukum yang sedang berjalan  dilakukan sesuai tahapan.  Namun ada upaya agar kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan,  tetapi lewat jalur politik agar keluarga Jokowi dan pihak-pihak  yang terlibat dalam kasus itu dapat diselamatkan.   Upaya itu terlihat dari dinamika kasus ini yang mulai menarik tokoh politik tanah air masuk ke dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi.

Upaya untuk menarik tokoh politik  masuk dalam pusaran kasus ijazah palsu Jokowi ini, dimulai dari pernyataan Jokowi tentang adanya agenda atau operasi politik di balik isu ijazah palsunya.  Pernyataaan itu disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif,  Program Khusus Kompas TV di kediamannya, di Solo, Jawa Tengah, Selasa malam (9/12/2025).  

Dalam pernyataannya Jokowi menyebut  adanya agenda atau operasi politik di balik kasus ijazahnya yang terlihat  dari kasus ijazah yang sudah bergulir selama empat tahun dan tidak kunjung rampung.

"Yang membuat ijazah saja sudah menyampaikan asli, masih tidak dipercaya, gimana. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik, sehingga bisa sampai bertahun-tahun enggak rampung-rampung," ujar Jokowi dalam wawancara itu.

Ketika ditanya tentang  sosok orang besar  di balik isu ijazah palsu selama ini, Jokowi menjawab singkat.  "Ya, saya kira gampang ditebak lah. Tidak perlu saya sampaikan," ujar Jokowi lagi.

Pernyataan Jokowi ini  menyambung  narasi  yang  berkembang sebelumnya tentang keterlibatan SBY dan Megawati  dalam kasus ijazah palsu Jokowi.  Narasi itu dilontarkan oleh Kritikus Politik, Faisal Assegaf  di Indonesia Lawyer Club,  4 Desember 2025, tentang perlunya mediasi antara Jokowi, Megawati dan SBY   untuk meredam  gejolak  politik  dari isu ijazah palsu Jokowi ini.  

Mediasi itu, kata Fasial bukan menyangkut masalah hukum yang sedang berjalan, tetapi terkait dalam masalah kearsipan ijazah Jokowi dalam pencalonannya sebagai walikota, gubernur dan presiden.  Megawati disebut Faisal sebagai pengguna dokumen ijazah pencalonan Jokowi sementara SBY sebagai presiden yang berkuasa saat pencalonan itu.

“Sewaktu Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon presiden, Pak SBY itu juga Presiden Republik Indonesia,” kata Faisal beralasan.

Tak lama setelah melontarkan pernyataan tentang orang besar dan operasi politik dalam kasus ijazahnya, Jokowi menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah,  pada Sabtu, 27 Desember 2025.  Pratikno datang sendirian mengenakan batik dan celana hitam dan bertemu Jokowi selama 1 jam lebih. Usai pertemuan itu Pratikno bergegas masuk ke mobilnya tanpa memberi pernyataan apapun tentang pertemuan itu.

Tidak ada yang tahu apa isi pembicaraan Jokowi dengan Mantan Rektor UGM sekaligus Mantan Mensesneg itu.  Namun banyak orang yang tahu bahwa Pratikno dikenal sebagai operator politik keluarga Jokowi  yang berperan besar dalam penerbitan ijazah untuk pencalonan Jokowi.

Bersamaan dengan pernyataan Jokowi  dan narasi tentang orang besar di balik kasus  ijazah palsu Jokowi,  bermunculan akun anonim di media sosial  yang  menyebut nama Megawati dan SBY sebagai  orang besar di balik kasus ijazah jokowi.  Beberapa di antaranya adalah akun yang dikenal terafiliasi dengan Jokowi dan keluarganya.

“Sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya ke mana, yang membuat berita fitnah,” kata petinggi partai Demokrat, Andi Arief dalam sebuah video yang diunggah dalam akun X-nya, @Andiarief,  2 Januari 2026.

Andi mengatakan SBY cukup terganggu dengan isu ini, sebab isu yang menyebut SBY berada di balik kasus  ijazah palsu Jokowi itu tidak benar.  Apalagi SBY  disebut berkolaborasi dengan Megawati dalam mengungkap kasus ijazah palsu  tersebut.   Partai Demokrat kemudian melaporkan 4 akun media sosial ke Polda Metro Jaya pada Senin (5/01/2026), terkait konten hoax dan fitnah terhadap SBY sebagai tokoh di balik ijazah palsu Jokowi.

Salah satu yang dilaporkan itu adalah  akun youtube @Agri Fanani dengan konten yang berjudul, Anak Emas SBY, korupsi terbesar sepanjang sejarah RI”. Agri Fanani selama ini dikenal sebagai Ketua Umum  Youtuber Nusantara yang disebut berafiliasi kepada keluarga Jokowi.

Sama dengan Partai Demokrat, PDI Perjuangan juga tidak terima penyebutan Megawati terlibat dalam kasus ijazah Jokowi. Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan Megawati bukan seorang pengecut yang biasa main belakang.

"Bukan kelas Ibu Megawati untuk main politik di belakang, jalan politik Bu Mega itu jalan ksatria. Bukan jalan pengecut, meminjam tangan atau mulut orang untuk menyerang pihak lain. Itu tabiat pengecut," kata Dedi, di Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Deddy menilai upaya untuk menyeret nama Ketua Umum PDIP dalam pusaran kasus ijazah palsu itu sebagai bentuk kepanikan dari pihak yang merasa tersudut dalam kasus ijazah palsu itu.

"Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu, agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014,"  ujar Deddy lagi.

Menanggapi  sebutan orang besar dan keterlibatan SBY dan Megawati dalam kasus ijazah palsu Jokowi,  kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan,  Ahmad Khozinuddin, menilai hal itu sebagai upaya untuk memperluas kasus ini ke ranah politik untuk mengaburkan kasus hukum yang sedang berjalan.

“Saudara Joko Widodo itu punya karakter licik sekaligus pengecut,” kata Ahmad Khozinuddin di Channel youtube Forum Keadilan TV, 5 Januari 2026.

Jokowi, kata Ahmad ingin menarasikan seolah-olah kasus ijazah palsu ini sebagai serangan politik dari pihak-pihak lain dengan menggunakan isu ijazah palsu yang dikerjakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Jokowi sedang menjalankan playing victim seolah-olah dia korban permain politik dan bukan pada kasus hukum yang ingin melihat kasus ijazah ini secara hitam putih.  Tujuannya adalah untuk membuat kegaduhan agar kasus ini tidak diselesaikan di pengadilan.

“Target akhirnya apa? Semakin gaduh semakin tidak memungkinkan untuk masuk ke ruang peradilan.  Maka akan ada intervensi kekuasaan untuk menghentikan kasus ini,” ujar Akhmad menambahkan.

Jokowi Takut Diadili 

Semula  Jokowi melaporkan pihak penggugat ijazah palsunya itu bertujuan untuk memperingatkan agar mereka menghentikan langkah membongkar kasus ijazah palsunya itu. Namun dalam perjalanannya, pihak terlapor semakin menguat dengan bukti dan dukungan, dan siap melayani Jokowi di pengadilan  yang membuat Jokowi panik dan ketakutan.  

Ketakutan itu tergambar jelas dari keengganan Jokowi datang ke Pengadilan Negeri Solo, menghadapi para penggugat ijazahnya. Apakah penyebutan orang besar dalam kasus ijazahnya itu sebagai langkah terakhir Jokowi berkelit agar tidak sampai diadili? Atau ada langkah baru lagi yang akan ditempuh setelah bertemu dengan penasehat dan operator politiknya akhir Desember lalu? Kita tunggu saja. (Aswan AS)