ThePhrase.id - Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa penentuan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) bukanlah kewenangan dirinya melainkan wewenang partai politik (paropol) dan koalisinya.
“Perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik,” tegas Jokowi saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8).
Mengingat saat ini Indonesia sudah memasuki tahun politik, Jokowi mengaku kerap kali mendengar jawaban kalangan politisi maupun parpol yang menyebut belum menentukan capres-cawapres karena belum adanya arahan dari ‘Pak Lurah’.
“Saya sempat mikir, siapa ini ‘Pak Lurah’? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud ‘Pak Lurah’ ternyata saya,” kata Jokowi.
Jokowi menyatakan mengetahui bahwa sebutan Pak Lurah merupakan kode, kemudian ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah Lurah, melainkan Presiden RI.
“Jadi, saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang ‘Pak Lurah’,” imbuhnya.
Hal tersebut disampaikan karena adanya isu yang muncul bahwa sosok Presiden Jokowi berperan penting menjadi penentu ke mana arah parpol harus berkoalisi dan memilih capres pada Pemilu 2024.
Namun ia memahami sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan sebagai alibi atau tameng dalam menentukan keputusan. Bahkan Jokowi mengaku sudah melihat fotonya yang beredar bersebelahan dengan foto capres meskipun kampanye belum dimulai.
“Ya, saya kira, menurut saya juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja,” tukasnya.
Isu mengenai adanya pengaruh peran Presiden Jokowi bagi parpol dalam menentukan pilihan capres mencuat ketika Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan untuk bergabung dengan Partai Gerindra dan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo mengatakan bahwa ada peran Presiden Jokowi di balik dukungan kedua partai tersebut kepada Prabowo.
“Saya kira kemungkinan telah ada pembicaraan yang melibatkan peran Pak Jokowi di balik keputusan itu,” papar Sukowi kepada wartawan di Surabaya, Minggu (13/8) dikutip Antaranews.
Sependapat dengan itu, Pengamat politik dari Universitas Jember, Hermanto Rohman menyebut keputusan yang diambil oleh Partai Golkar dan PAN tersebut tidak lepas dari pengaruh Jokowi.
“Golkar dan PAN memiliki kader-kader yang mumpuni di bidang ekonomi, sehingga kemungkinan sudah ada opsi mengarah ke sana yang sudah disiapkan dan tentunya king maker-nya koalisi itu adalah Jokowi,” tukas Hermanto. (Rangga)