Kader Muda PDIP Kritik Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Maju-Mundur seperti Senam Poco-Poco

ThePhrase.id - Sejumlah kader muda PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada), dari yang saat ini digelar dengan sistem langsung, menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab menyebut wacana itu berpotensi membawa kemunduran demokrasi. Ia mengibaratkan pengubahan sistem pilkada tersebut seperti senam Poco-Poco, yang hanya bergerak maju-mundur.

“Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” ujar Syaeful dalam keterangan persnya di sela agenda HUT ke-53 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Syaeful mengatakan analogi tersebut juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menilai perubahan sistem pilkada membuat demokrasi berjalan maju dan mundur.

Menurutnya, wacana evaluasi sistem pilkada menjadi ujian penting bagi arah demokrasi Indonesia ke depan, apakah akan semakin berkembang atau justru mengalami kemunduran.

Ia menilai alasan untuk menekan praktik politik uang tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghilangkan hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.

“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tukasnya.

Hubungan Emosional Rakyat dengan Calon Pemimpin

Kader muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro menyoroti kemampuan pemimpin memahami persoalan rakyat jika hanya dipilih oleh DPRD. Menurutnya, hubungan emosional antara pemimpin dan masyarakat hanya dapat terbangun melalui pemilihan langsung.

“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.

Ia menegaskan bahwa bagi PDIP, pemilu bukan semata soal perebutan kekuasaan, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dalam memimpin di tengah kondisi rakyat yang masih menghadapi berbagai kesulitan.

“Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” tandasnya.

Sebagai informasi, PDIP menggelar Rakernas I pada 10–12 Januari 2026 di Jakarta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa sikap resmi partai terkait sistem pilkada akan diumumkan dalam rekomendasi Rakernas pada Senin (12/1). (Rangga)