Kaesang, Politik Dinasti yang Dipersoalkan

ThePhrase.id - Terpilihnya Kaesang Pangerep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia  (PSI) memicu banyak komentar pro kontra.  Kaesang dipilih sebagai Ketua Umum PSI dalam  satu Keputusan yang ditetapkan dalam acara Kopi Darat yang digelar di Jakarta pada hari Senin (25/09/2023).

Naiknya Kaesang ini  memunculkan lagi  gugatan terhadap politik dinasti yang sempat menurun tensinya.  Kaesang dianggap sebagai artikulasi politik Jokowi yang ingin melanggengkan kekuasaanya setelah masa jabatannya berakhir.  Jokowi disebut menggunakan kekuasaanya untuk mengorbitkan Kaesang ke kursi ketua umum PSI dengan cara yang super cepat, yakni hanya berselang dua hari setelah menerima kartu tanda anggota (KTA).  Kaesang terpilh sebagai Ketua Umum PSI menggantikan Giring Ganesha Djumaryo.

Sejumlah pengamat merisaukan praktek politik dinasti  yang diterapkan oleh Jokowi dan keluarganya sebagai satu ancaman terhadap kualitas demokrasi.

"Praktik politik dinasti sudah menjadi kebiasaan buruk para politisi yang menganggap wajar dan selalu berlindung di balik demokrasi yang memberikan kesempatan dan hak politik kepada siapa pun untuk terlibat aktif dalam politik. Namun mereka lupa praktik politik semacam ini adalah ancaman serius terhadap penurunan kualitas demokrasi itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting,  Pangi Syarwi Chaniago  dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).

Politik Dinasti Mega dan SBY

Penolakan publik terhadap politik dinasti Jokowi ini lebih karena Jokowi tidak bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada  publik selama 2 periode pemerintahnnya.  Dari temuan survei  Voxpol Center mengungkapkan hampir 70 persen (69,3 persen)  responden tidak setuju dengan praktek dinasti karena dapat menyebabkan penurunan kualitas demokrasi.

Politik dinasti dinilai akan menghilangkan kesempatan figur yang memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih baik untuk tampil sebagai tokoh politik.  Akibatnya, banyak posisi politik dipegang oleh figur dinasti yang tidak kompeten yang berdampak pada kualitas demokrasi,  yang berujung pada kesejahteraan publik yang buruk buah dari inkompeten politisi itu.

Dari sini, muncul gugatan terhadap politik dinasti yang dinilai sebagai perilaku politik yang tidak logis dan tidak etis.  Namun, hampir semua figur politik yang pernah berkuasa akan melakukan politik dinasti karena tak ingin meninggalkan kekuasaan begitu saja.

"Realitas politik seringkali mengalahkan logika dan etika demokrasi. Kekuasaan begitu nikmat sehingga siapa pun yang telah mencicipinya tidak akan rela meninggalkannya begitu saja," tutur Pangi.

Di Indonesia, politik dinasti ini sudah dilakukan oleh keluarga Bung Karno  yang terus mempertahankan supremasinya di PDI Perjuangan.  Megawati sebagai pelanjut trah atau dinasti berupaya keras agar Puan Maharani dapat menjadi pewaris tahtanya  dengan membuka ruang dan kesempatan agar putrinya itu dapat meraih posisi politik tertinggi.  Sayangnya, publik enggan memilihnya menjadi figur calon prrsiden yang ditunjukkan dengan elektabilitasnya yang rendah.

Demikian juga dengan Susilo Bambang Yusdhoyono (SBY)  melakukan hal yang sama dengan menyiapkan anaknya Agus Harimurti Yuudhoyono (AHY)   sebagai putra mahkota  dan Partai Demokrat sebagai kendaraannya.   AHY yang sedang meniti karier di TNI, harus rela pensiun dini demi  melanjutkan ambisi politik dinasti Sang Ayah.  

Bagaimana dengan Jokowi? 

Sama dengan figure politik yang tak ingin kekuasaannya hilang begitu saja setelah tidak menjabat lagi, Jokowi juga ingin setelah dia lengser anak-anaknya dapat menjadi pelanjut apa yang telah dia raih selama ini.  Salah satu caranya dengan mengorbitkan anak-anaknya dengan memanfaatkan beberapa peluang yang bisa digunakan sebagai jalan untuk karier politik anak-anaknya sepeninggalnya nanti.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai terpilihnya Kesang itu merupakan bagian dari upaya Jokowi  untuk menata kehidupan politik keluarganya  karena sudah tak nyaman di partai lamanya, PDI Perjuangan.

"Motifnya tentu ketika Jokowi sudah tidak nyaman lagi di PDIP, sudah tidak betah lagi, sudah banyak yang tidak sejalan dengan partainya sendiri, maka bagaimana pun Jokowi harus punya alternatif, harus bisa menata kehidupan politik keluarganya ke depan, artinya anak-anaknya," ujar Ujang  Selasa, 26 September 2023.

Menempatkan Kaesang di PSI sebagai Ketua Umum adalah langkah realistis untuk mengantarkan anaknya masuk dalam pusaran politik Tanah Air.  PSI masih mudah diatur dan dapat dikendalikan untuk menerima Kaesang yang minim pengalaman.  Tentu saja, Jokowi harus menempuh jalan panjang dan berliku jika menyuruh anaknya meniti karier politik di PDI Perjuangan.  Tidak hanya bersaing dengan kader senior yang sudah kenyang dengan asam garam politik Tanah Air, tetapi di situ juga sudah ada dinasti lain yang sudah berkuasa secara turun temurun yang tak mudah untuk digantikan, dinasti Seokarno.

Masa Depan Politik Dinasti

Politik dinasti ini dianggap bermasalah karena memang tidak etis dan bertentangan dengan semangat reformasi  dan demokrasi yang sehat.  Idealnya, kita harus mengembangkan budaya politik meritokrasi dalam sistem perpolitikan kita, agar kader dan tokoh muda potensial dapat tampil menjadi pemimpin, yang memberi ruang kepada siapa saja untuk tampil berdasarkan pada kapasitas dan kompetensinya.

Namun fakta politiknya, semua figur yang pernah berkuasa menyiapkan anak-anaknya untuk melanjutkan tradisi keluarga yang sudah dirintis Sang Ayah. Sang anakpun tertarik dengan politik karena terispirasi dengan ayahnya setelah mengamati keseharian sang ayah sebagai politisi, meskipun sebelumnya hanya pedagang pisang seperti Kaesang.  

Gugatan berlebihan kepada politik dinastipun tidak akan mengantarkan kita pada kondisi ideal karena politik adalah hak semua warga negara.   Tinggal bagaimana mengontrol dengan aturan-aturan  yang adil dan setara sebagai aturan main bersama dan bisa diawasi bersama.  Selain itu, pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil  harus menjadi prinsip agar publik dapat menilai dan memilih secara transparan figur politik berdasarkan kompetensinya bukan karena dinastinya. (Aswan AS)