Kaleidoskop 2025, Dari Pagar Laut hingga Bencana Ekologis, Ijazah Palsu Jokowi Mendominasi

ThePhrase.id - Dari sejumlah peristiwa politik yang terjadi sepanjang tahun 2025, kasus ijazah palsu Jokowi adalah peristiwa yang paling menonjol dan paling panjang durasinya. Hingga akhir tahun 2025 perdebatan tentang ijazah itu belum ada titik terang yang akan mengakhiri kasus ini.  Dipastikan, ijazah palsu Jokowi ini akan berlanjut dan menjadi warna sendiri pada tahun 2026.  Berikut  rangkuman perisiwa politik  yang terjadi di sepanjang tahun 2025.

Januari 

Awal tahun 2025 dibuka dengan kasus pagar bambu di laut Tangerang  yang menjadi bahasan utama di banyak portal berita dan flatform media sosial.  Keberadaan pagar bambu itu menjadi penanda pengkavlingan laut  oleh pengembang  yang masuk dalam data di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).  Pagar  itu tidak hanya menghalangi akses pintu keluar masuk nelayan tetapi juga melanggar undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir. Kasus pagar bambu ini adalah ikutan dari kasus pengambilan paksa  tanah warga di pesisir Tangerang untuk  proyek PIK 2 pasca diberi status Proyek Startegis Nasional (PSN) oleh rezim Jokowi. 

Februari

Memasuki Februari, terjadi kebakaran di kantor Kementerian Agraraia dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Sabtu malam, 8 Februari 2025. Peristiwa itu disebut ada hubungannya dengan kasus pagar laut Tagerang, bukan hanya karena waktu peristiwanya yang berdekatan  tetapi juga ada fakta yang berhubungan, yakni Kantor ATR/ BPN adalah lembaga yang menerbitkan sertipikat di pagar laut  yang sedang jadi sorotan. Ikut tersorot dalam kasus ini adalah Kepala Desa Kohod Arsip bin Asip, yang memiliki koleksi mobil mewah di garasi rumahnya.

Maret 

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menjadi topik pada Maret 2025.  Topik ini menyusul peresmian Danantara di Istana Negara (24/2/2025). Danantara menjadi bahasan karena  akan mengelola Rp14.000 Triliun aset BUMN yang disebut akan menyamai Temasek di Singapura.  Namun, ada kehawatiran Danantara akan mengalami kisah seperti 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB di Malaysia,  yang didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak pada 2009, yang menyebabkan Najib dihukum penjara 165 tahun.  Selain Danantara, pemanggilan 8 taipan ke Istana oleh Presiden Prabowo juga menjadi kabar yang menghiasi halaman berita. Pemanggilan ini disebut sebagai upaya Prabowo untuk mengambil alih kendali terhadap para cukong yang selama ini disebut sebagai penyokong Jokowi. 

April 

Minggu pertama di bulan April, Presiden Prabowo mendatangi kediaman Megawati di Jalan  Teuku Umar, Jakarta Pusat  pada Senin malam (7 April 2025).  Momen pertemuan  Prabowo-Mega tersebar melalui sebuah foto  yang diekspose oleh Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra yang ikut mendampingi Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan beberapa Kabinet Merah Putih. Sedangkan Megawati didampingi oleh Menko Polkam ketika itu, Budi Gunawan, yang juga mantan  ajudan Megawati.  Di penghujung bulan April tepatnya pada Selasa 22 April 2025, kasus ijazah palsu Jokowi  mencuat lagi setelah Jokowi terbang dari Solo ke Jakarta  menemui kuasa hukumnya. Jokowi membahas langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak yang dianggapnya sudah melewati batas. Tanggal 30 April Jokowi datang ke Polda Metro Jaya melaporkan para penggugat ijazahnya. 

Mei 

Memasuki bulan Mei muncul  berita tentang desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil Presiden.  Desakan ini bermula dari usulan 332 pensiunan perwira menengah dan tinggi TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyampaikan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto pada pada 17 April 2025. 

Para Purnawirawan ini mendesak pemakzulan Gibran karena dinilai cacat moral dan cacat konstitusi juga karena tidak kapabel.  Pasca desakan itu, beredar kabar  adanya tarik menarik dua kekuatan di tubuh pemerintah Prabowo Subainto.  Kabar itu diperkuat dengan keputusan Prabowo mengembalikan posisi Letnan Jendral Kunto Arief Wibowo  sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) 1  setelah sempat dicopot oleh panglima TNI. Apalagi setelah itu, di minggu kedua bulan Mei muncul berita tentang pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. 

Kabar ini menyiratkan ada pekerjaan besar yang sedang  dijalankan kejaksaan sehingga perlu dijaga oleh pasukan tempur TNI. Berita pengerahan pasukan ini viral setelah beredar Surat Telegram Panglima TNI Nomor: TR/422/2025 tanggal 5 Mei 2025,  tentang perintah pengerahan personel  pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia.  

Di pertengahan Mei. kasus ijazah palsu Jokowi mencuat  lagi setelah Kasmujo membantah dirinya sebagai pembimbing skripsi Jokowi.  Bantahan itu disampaikan  usai kunjungan Jokowi ke rumahnya di Pogung Kidul, Kapanewon Mlati, Sleman, Selasa (13/5/2025). Bantahan ini mementahkan klaim Jokowi selama ini yang menyebut Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Berita Ijazah ini bergulir hingga akhir Mei, setelah Dirtipidum Bareskrim Polri,  Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengumumkan ijazah Jokowi itu sebagai dokumen yang identik pada Kamis, 22 Mei 2025. 

Juni 

Bulan Juni awal  terjadi pertemuan kedua Prabowo dan  Megawati. Pertemuan itu berlangsung pada peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila,  Kementerian Luar Negeri,  2 Juni 2025. Pertemuan ini  adalah lanjutan dari pertemuan mereka sebelumnya yang banyak disebut sebagai pendekatan Prabowo ke PDIP untuk melepaskan diri dari Jokowi. 

Pertengahan Juni terjadi perebutan 4 pulau milik Aceh oleh  Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek diklaim sebagai milik Sumut lewat Keputusan Mendagri, Tito Karnavian pada tanggal 25 April 2025.  Klaim yang membuat rakyat Aceh marah  dan berakhir setelah Prabowo memutuskan empat pulau itu sebagai milik Aceh.

Juli 

Memasuki bulan Juli terjadi mutasi besara-besaran di Korp Adiyaksa. Sebanyak 403  jaksa di berbagai level dimutasi oleh Jaksa Agung, ST. Burhanuddin, dengan keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2025 tertanggal 4 Juli 2025.   Dari jumlah itu, ada 11 kepala Kejaksaan Tinggi atau Kajati diisi nama baru.  Mutasi ini diduga ada hubungan upaya Prabowo untuk menyelidiki kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik.  

Dua tokoh politik, Hasto Kristiyanto  dan Tom Lembong mewarnai pemberitaan di pertengahan Juli  terkait persidangan kasus yang dituduhkan kepada keduanya. Hasto di vonis 3,5 tahun dalam kasus suap Harun Masiku,  sementara Tom Lembong divonis 4,5 tahun dalam kasus impor gula. 

Agustus 

Namun memasuki bulan Agustus, Hasto dan Tom Lembong menjadi perbincangan setelah mendapat Amnesti dan Abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.  Dengan demikian kasus hukum dan vonis keduanya dibatalkan.  Pemberian amnesti dan abolisi ini menjadi titik balik atas dugaan cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran sebelum ini.  Sebab, Hasto dan Tom kerap disebut sebagai bagian dari kekuatan politik yang berseberangan dengan Jokowi. 

Agustus juga diwarnai dengan kuota Haji yang melibatkan Mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menjadi topik hangat di pertengah Agustus  Sejumlah nama pejabat Kementerian Agama dan pihak swata disebut terlibat dalam kasus yang merugikan negara Rp1 triliun tersebut.   

Akhir Agustus terjadi  aksi massa di depan gedung DPR RI yang menewaskan seorang pengemudi ojol, Affan Kurniawan (21 tahun). Aksi massa ini  diikuti dengan penjarahan di rumah sejumlah anggota DPR dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. 

September 

Bulan September, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.  Purbaya langsung mencuri perhatian dengan pernyataannya yang terkesan semaunya yang membuatnya diberi gelar sebagai Menteri Koboi. Purbaya menjadi trending di media karena langkahnya membenahi ekonomi yang berbeda jauh dengan kebijakan Sri Mulyani selama ini. 

Di bulan September ini Roy Suryo dan kawan-kawan mulai menyelidiki ijazah Gibran yang disebutnya tidak memiliki ijazah setara SMA atau sederajat.  Mereka menunjukkan sejumlah fakta  tentang pendidikan Gibran di Singapura dan Australia yang selevel SMP dan kursus saja. 

Oktober 

Bulan Oktober tepatnya tanggal 4 Oktober, Jokowi menemui Prabowo di Kertanegera Jakarta Selatan. Namun tidak ada keterangan tentang isi pertemuan tersebut.  Tak lama setelah pertemuan itu, muncul pemberitaan tentang  mark up proyek Whoos atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang menanggung beban hutang sebesar Rp116 triliun.  Berita ini terus mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak mengunakan APBN untuk membayar utang itu.  Namun berita ini reda setelah Prabowo menyatakan akan menanggung dan mentake over masalah proyek kerja sama Indonesia –China itu. 

November 

November  masih dipenuhi berita seputar ijazah palsu Jokowi  dengan pemanggilan dan pemeriksaan Roy Suryo cs ke Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini telah menghambat upaya Roy cs untuk mengulik ijazah dan membongkar status pendidikan Gibran.  Selain itu, latihan gabungan TNI di Morowali pada 19 November telah membongkar skandal tambang nikel  “negara dalam negara”  yang dikelola oleh perusahaan  patungan Indonesia-China  yang memiliki fasilitas bandara dan pelabuhan yang tidak dalam kontrol negara.  Akhir November ini, berita dipenuhi dengan peristiwa bencana banjir dan longsor di Sumut, Sumbar dan Aceh yang menewakan ribuan orang dan merusak kampung dan sejumlah infrstrastruktur vital di wilayah itu. 

Desember

Memasuki Desember,  berita tentang dampak dan kerusakan akibat bencana ekologis di Sumatera masih terus menjadi pembahasan. Tarik menarik tentang status bencana nasional terus terjadi sampai menjelang akhir penggantian tahun. Publik pun terus meminta penindakan terhadap perusahaan yang menjadi penyebab rusaknya hutan dan lingkungan  di tengah kekhawatiran terjadinya  bencana susulan karena musim penghujan yang masih akan terus berjalan hingga Februari tahun depan.  Video dan foto yang diunggah netizen di lapangan mengesankan pemerintah lamban dan tidak cekatan mengantisipasi dan menangani bencana yang sebenarnya sudah banyak yang memperingatkan . 

Dari beberapa peristiwa yang terjadi sepanjang 2025, dipastikan ijazah palsu akan tetap menjadi trending tahun 2026  yang akan memasuki babak baru karena Jokowi diperkirakan akan terus mempertahankan dengan berbagai cara.  Sebab, bila terbukti palsu, tidak hanya meruntuhkan reputasi Jokowi dan keturunanya, tetapi juga menyeret banyak pihak yang ikut serta dalam pembuatan ijazah itu. Cuaca ekstrem yang masih berlanjut dengan kerusakan alam yang sudah  melampaui ambang batas  menyebabkan bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Bukan karena alam yang marah tetapi karena manusia yang serakah dan melampaui batas.  Indonesia di 2026 akan menghadapi ujian ekonomi dan sosial yang berat bila bencana ekologis ini terus berlanjut dan meningkat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa menyelematkan kita dari segala bencana dan mara bahaya. Amin! (Aswan AS)