Kapolri Buka Peluang ASN Isi Jabatan di Polri, Pengamat Apresiasi

ThePhrase.id - Pengamat politik, Boni Hargens menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang membuka peluang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menduduki jabatan tertentu di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Boni mengatakan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan perubahan paradigma yang signifikan dalam hubungan antara institusi kepolisian dan masyarakat sipil. Ia menilai langkah itu menunjukkan kemampuan Polri beradaptasi dengan tuntutan demokrasi modern yang mengedepankan kolaborasi dan keterbukaan.

"Saya mengapresiasi kecerdasan Kapolri Listyo Sigit dalam menjaga keseimbangan antara dua kekuatan, yakni tuntutan reformasi kepolisian dari masyarakat dan proaksi Polri dalam menyatukan diri dengan masyarakat," ungkap Boni dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (10/6). 

Selain itu, Boni menyebut kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut perubahan administratif, melainkan menandai transformasi cara pandang institusi keamanan dari model yang cenderung hierarkis menuju pendekatan yang lebih demokratis dan kolaboratif.

Ia juga menilai Kapolri berhasil menempatkan Polri sebagai institusi yang aktif melakukan pembaruan dari dalam, bukan hanya merespons tuntutan reformasi dari luar.

Menurutnya, keterlibatan unsur sipil dalam struktur keamanan negara merupakan salah satu indikator kematangan demokrasi.

"Langkah ini menempatkan Indonesia sejajar dengan praktik terbaik negara-negara demokrasi maju yang telah mengintegrasikan keahlian sipil ke dalam lembaga kepolisian," ucap dia.

Meski demikian, Boni menekankan pentingnya pengaturan teknis yang jelas agar implementasi kebijakan berjalan efektif. Sejumlah aspek yang perlu diatur antara lain kriteria jabatan yang dapat diisi ASN, mekanisme seleksi, serta jaminan independensi fungsi yang dijalankan.

Ia menilai integrasi ASN ke dalam Polri akan memberikan dampak struktural dan normatif yang luas, sekaligus memperkuat tata kelola institusi yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dalam jangka panjang, Boni meyakini kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi penguatan demokrasi Indonesia melalui keterlibatan masyarakat sipil yang lebih besar dalam sistem pemerintahan dan keamanan negara. (Rangga)