Kartu Prakerja Dilanjutkan 2023 dengan Skema Normal

- Advertisement -spot_img

ThePhrase.id – Sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kompetensi angkatan kerja, Program Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan skema normal. Pemerintah menargetkan program ini  menyasar 1 juta penerima.

Foto: dok. Kominfo

“Program Kartu Prakerja ini dilanjutkan di tahun 2023 dengan skema normal. Sekali lagi, skemanya bukan semi bansos [bantuan sosial] lagi tetapi skema normal, yang diatur dalam Perpres Nomor 113 Tahun 2022 dan pelaksanaannya oleh Permenko Perekonomian 17/2022,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers yang disampaikan secara virtual pada Kamis (5/1).

Airlangga juga menyampaikan bahwa pada tahap awal, anggaran yang akan dialokasikan adalah sebesar Rp 2,67 triliun untuk mencapai target sebanyak 595.000 orang. Sedangkan, untuk sisa target sebesar 405.000 orang, Pemerintah akan mengajukan tambahan kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun.

Ada Penyesuaian
Foto: ekon.go.id

Sejumlah penyesuaian akan diimplementasikan pada Program Kartu Prakerja dengan skema normal tersebut. Salah satunya adalah pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara luring, daring, maupun bauran.

Pelatihan luring akan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan 10 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Bali, NTT, dan Papua.

Selain itu, besaran bantuan yang akan diterima peserta juga mengalami penyesuain yakni senilai Rp4,2 juta per individu, dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp600 ribu yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan batas minimal durasi pelatihan menjadi 15 jam dari sebelumnya 6 jam.

Ini berbeda dari skema semi bansos sebelumnya, di mana nilai bantuan sebesar Rp3,5 juta, dengan rincian berupa biaya pelatihan sebesar Rp 1 juta, insentif setelah pelatihan Rp2,4 juta yang diberikan sebanyak empat kali selama empat bulan (Rp 600.000 per bulan), dan insentif survei sebesar Rp150.000.

Implementasi skema normal Kartu Prakerja yang akan dibuka pada triwulan I 2023 tersebut akan menyasar sejumlah bidang pelatihan keterampilan tertentu yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang. Hal ini  merujuk pada berbagai kajian mengenai pasar kerja mendatang dalam Indonesia’s Critical Occupation List, Indonesia’s Occupational Tasks and Skills, Studi World Economic Forum “Future Job Report”, serta Riset Indonesia Online Vacancy Outlook.

Pemerintah berharap agar berbagai lembaga pelatihan dapat berpartisipasi menjadi bagian dalam ekosistem Program Kartu Prakerja dengan mengikuti sejumlah asesmen dan seleksi yang telah ditentukan.

“Pemerintah juga mengajak partisipasi masyarakat dengan skema kemitraan yang merupakan [wujud] Public Private Partnership (PPP) di bidang pengembangan SDM di Indonesia,” tandasnya.  [nadira]

- Advertisement -spot_img

You might also likeRELATED
Recommended to you