Thephrase.id - Setahun yang lalu atau pada 1 Oktober 2022, bencana terbesar terjadi dalam dunia sepak bola Indonesia. Tragedi Kanjuruhan merenggut 135 nyawa.
Kejadian itu berlangsung ketika Arema FC sedang menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang dalam lanjutan Liga 1 2023/24.
Mereka yang meninggal mayoritas disebabkan karena gas air mata, berdesakan, terinjak-injak, sampai kehabisan oksigen lantaran situasi yang chaos.
Seusai tragedi Kanjuruhan, sepak bola Indonesia tetap berjalan. Akan tetapi, keluarga korban belum mendapatkan keadilan. Hukuman untuk para pelaku tidak sesuai dengan parahnya peristiwa itu.
"Kami sudah melakukan sejumlah upaya namun apa pun yang kami lakukan untuk keluarga yang ditinggalkan," beber Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dilansir dari Antara.
"Tidak pernah menghilangkan kedukaannya. Tinggal bagaimana semuanya saling menjaga dan mendorong transformasi yang lebih baik lagi," lanjut Erick Thohir.
Erick Thohir mengungkit bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah pusat, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab), hingga dirinya terhadap korban tragedi Kanjuruhan.
"Saya rasa pemerintah daerah pada saat tragedi Kanuruhan juga turut membantu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur Ibu Khofifah," tegas Erick Thohir.
"Pemkab Malang, pemerintah pusat, sudah mendorong bantuan. Saya pun sebelum menjadi Ketua Umum PSSI sudah mendorong bantuan," sambung Erick Thohir.
Bagaimana dengan proses hukum perihal tragedi Kanjuruhan? Erick Thohir mengatakan Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan keputusan, akan tetapi tidak menjabarkannya secara detail.
"Kemarin sudah ada putusan dari MA. Harus kami pastikan itu terjadi, karena yang bisa memutuskan bukan PSSI," ucap pria yang juga Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.
"Oleh karena itu kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum, kami hanya bisa menghukum dengan larangan mengikuti aktivitas sepak bola selamanya," ungkap Erick Thohir.
"Pemerintah bersama PSSI sesuai dengan kesepakatan FIFA, kami akan renovasi stadion-stadion yang memang keamanannya kurang maksimal, namun untuk pengerjaannya itu wewenang pemerintah pusat. PSSI hanya merekomendasikan sesuai standar FIFA," tutupnya.