Kebakaran Hutan Kalimantan Makin Parah, DPR Desak Pemerintah Penanganan Karhutla Jadi Prioritas Nasional

ThePhrase.id - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan saat ini kian parah dan mulai mengganggu pernapasan serta berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, transportasi hingga kegiatan ekonomi.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani karhutla di Kalimantan dan menjadikannya sebagai prioritas nasional.

“Penanganan karhutla Kalimantan ini mesti segera jadi prioritas nasional,” ujar Alex di Jakarta, Kamis (20/8) dikutin CNN Indonesia.

Diketahui, dampak karhutla tersebut membuat kualitas udara di wilayah terdampak memburuk. Salah satunya di Palangka Raya, indeks kualitas udara (AQI) dilaporkan mencapai 487 pada 19 Agustus 2026 dan masuk kategori berbahaya.

Karhutla Kalimantan turut menurunkan jarak pandang warga karena adanya kabut asap tebal, sehingga membuat aktivitas warga terhambat.

Kondisi tersebut juga membuat Dinas Pendidikan menunda waktu masuk SD dan SMP hingga pukul 08.00 WIB, sementara kegiatan belajar PAUD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh.

Lebih dari Seribu Titik Panas

Alex melanjutkan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Agustus 2026, terdapat 1.487 titik panas di Kalimantan.

Sebarannya meliputi 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 di Kalimantan Barat, 315 di Kalimantan Timur, 34 di Kalimantan Selatan, dan 17 di Kalimantan Utara. Kalimantan Tengah menjadi wilayah dengan konsentrasi hotspot tertinggi.

Alex menilai bahwa evaluasi penanganan karhutla harus mencakup penguatan deteksi dini, patroli di daerah rawan, serta peningkatan akurasi sistem peringatan berbasis satelit.

Ia juga mendorong perluasan program Desa Peduli Api dan pelatihan pembukaan lahan tanpa bakar bagi masyarakat.

“Saya menegaskan mitigasi karhutla Kalimantan membutuhkan pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi dan tata kelola lahan berkelanjutan,” kata dia. (Rangga)