Kebijakan Visa AS Donald Trump Bikin Ribet Piala Dunia 2026, Fans Wajib Setor Jaminan hingga Rp240 Juta

Thephrase.id - Kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026 musim panas ini menimbulkan konsekuensi finansial besar bagi suporter dari sejumlah negara peserta yang diwajibkan menyetor jaminan hingga 15.000 dolar AS atau sekitar Rp240 juta untuk memperoleh visa turis.

Melansir The Athletlic, aturan tersebut muncul setelah perubahan kebijakan imigrasi di era Donald Trump yang berdampak pada pemohon visa bisnis dan wisata jenis B-1 dan B-2.

Program bernama Visa Bond Pilot Program ini mencakup 50 negara dengan lima di antaranya lolos ke Piala Dunia 2026, yakni Timnas Aljazair, Timnas Tanjung Verde, Timnas Senegal, Timnas Pantai Gading, serta Timnas Tunisia yang baru ditambahkan dan akan mulai berlaku pada 2 April 2026.

Sejak 21 Januari tahun ini, kebijakan tersebut telah diterapkan kepada warga dari negara-negara tersebut, termasuk Tanjung Verde yang untuk pertama kalinya lolos ke putaran final Piala Dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjelaskan bahwa seluruh pemohon visa, tanpa memandang usia, harus memenuhi persyaratan hukum yang sama serta menunjukkan niat mematuhi ketentuan visa yang diberikan.

Mereka juga menyebut bahwa dana jaminan akan dikembalikan apabila pemegang visa meninggalkan Amerika Serikat sebelum masa berlaku habis, serta menegaskan aturan ini tidak berlaku surut bagi pemegang visa yang masih aktif.

Akan tetapi, dalam dokumen resmi program tersebut tidak terdapat ketentuan khusus yang memberikan pengecualian bagi atlet yang tampil di ajang besar seperti Piala Dunia.

Kondisi ini membuat pemain yang belum memiliki visa Amerika Serikat tetap harus mengajukan visa B-1 atau B-2, sehingga berpotensi turut dikenakan kewajiban membayar jaminan.

Pihak Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa setiap pengajuan visa akan diproses secara individual oleh petugas konsuler berdasarkan kondisi masing-masing pemohon.

Meski tidak tersedia prosedur khusus untuk mengajukan pembebasan jaminan, petugas konsuler disebut memiliki kewenangan memberikan pengecualian jika dinilai berkaitan dengan kepentingan nasional atau kemanusiaan.

Situasi ini memicu kekhawatiran di kalangan federasi sepak bola dari negara-negara terdampak yang telah menyampaikan isu tersebut kepada FIFA dalam lokakarya persiapan Piala Dunia di Atlanta.

Dengan waktu kurang dari 80 hari menuju turnamen, FIFA disebut tengah berupaya meyakinkan pemerintah Amerika Serikat agar memberikan pengecualian bagi delegasi resmi, termasuk pemain, pelatih, staf, dan pejabat federasi.

Di balik layar, FIFA juga menyiapkan langkah alternatif dengan menyediakan surat undangan resmi bagi delegasi agar dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pembebasan jaminan.

Meski demikian, sumber terkait menyebut kemungkinan keringanan hanya berlaku bagi rombongan resmi, sementara keluarga pemain tetap berpotensi dikenakan kewajiban pembayaran.

Di sisi lain, hingga kini belum ada kepastian bahwa kebijakan serupa akan dilonggarkan bagi suporter yang ingin datang langsung ke stadion.

Bagi penggemar dari negara terdampak, kewajiban membayar jaminan sebesar 5.000 dolar AS atau sekitar Rp80 juta, 10.000 dolar AS atau sekitar Rp160 juta, hingga 15.000 dolar AS atau sekitar Rp240 juta per orang dinilai menjadi beban tambahan di luar biaya tiket dan akomodasi.

Ketentuan tersebut juga berlaku per individu sehingga satu keluarga harus membayar jaminan terpisah untuk setiap anggota yang bepergian.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menegaskan bahwa keamanan nasional dan pengawasan perbatasan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan ini.

Mereka juga menyatakan program tersebut dinilai efektif dalam menekan imigrasi ilegal dan akan diperluas ke negara lain berdasarkan berbagai faktor risiko.

Selain itu, federasi sepak bola dari negara terdampak juga meminta FIFA memastikan penerbitan visa dengan akses masuk ganda karena beberapa pertandingan berlangsung di lebih dari satu negara.

Dalam praktiknya, otoritas Amerika Serikat kini lebih sering menerbitkan visa sekali masuk bagi negara tertentu, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang memungkinkan akses berulang.

Kondisi ini menjadi krusial karena beberapa tim harus berpindah negara selama turnamen, seperti Pantai Gading dan Senegal yang memiliki jadwal pertandingan lintas kota dan negara.