Kegaduhan-Kegaduhan di Tubuh NU

ThePhrase.id - Setelah sempat heboh dengan kepergian lima kader mudanya ke Israel menemui presiden Israel beberapa waktu lalu, kini Nahdatul Ulama (NU) memunculkan kehebohan baru lagi dengan perseteruan elitnya dengan elit Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Perseteruan dua saudara ini seolah menenggelamkan kehebohan sebelumnya, yakni tentang konsesi pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada organisasi kesemasyarakatan yang menimbulkan kontroversi.

Sebagai organisasi keagamaan terbesar, NU memiliki dinamika internal yang sangat tinggi yang sering menimbulkan goncangan pada elemen bangsa yang lain. Seperti  pertemuan kader muda NU dengan Presiden Israel  Isaac Herzog yang memicu protes dari elemen bangsa lain karena menganggap pertemuan itu sebagai pertemuan yang tidak etis di tengah keprihatinan dunia internasional terhadap aksi genosida Israel terhadap Palestina.

Kelima nahdliyin itu, Zainul Maarif, Munawir Aziz, Sukron Makmun, Nurul Bahrul Ulum, dan Izza Annafisah Dania, diangap menyakiti bangsa Palestina dan mencederai hubungan baik bangsa Indonesia dan Palestina yang telah terjalin jauh sebelum kemerdekaan RI.

Kishino Bawono, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan menilai pertemuan anak-anak muda Nahdliyin itu menjadi kontroversi besar  pasca Perang Gaza yang pecah sejak 7 Oktober 2023.

“Ibaratnya, sedang tinggi tingkat permusuhan, malah pamer kalau ketemu dengan musuh. Kan menyinggung perasaan yang pro-Palestina, yang mana NU juga memposisikan diri sebagai gerakan yang pro-Palestina,” ujar Kishino Bhawono, 15 Juli 2024.

Kecaman dari berbagai pihak termasuk netizen di dunia maya terhadap kelima Nahdhiyin itu, membuat PBNU meminta maaf secara terbuka.  Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan jika kelima Nahdhiyin itu adalah pengurus organisasi sayap NU.  Namun menurut Gus Yahya pertemuan itu tidak melibatkan lembaga NU tetapi keputusan pribadi kelima kadernya itu.

“Ini tidak melibatkan NU secara kelembagaan – dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader dan juga warga NU – bahwa kita tidak akan melakukan engagement [atau] hubungan apa pun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina, kecuali untuk tujuan-tujuan membantu rakyat Palestina,” ujar Yahya, Selasa 16 Juli 2024.

Kontroversi Pengelolaan Tambang 

Kontroversi lain Nahdatul Ulama ini adalah sikap lembaga ini yang menerima tawaran dari Presiden Joko Widodo untuk pengelolaan tambang.  Untuk mengakomodasi hal itu, Presiden Jokowi  merubah Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 21 tentang pelaksanaan kegiatan usaha  pertambangan mineral dan batubara direvisi menjadi Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2024.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjelaskan alasan organisasinya menerima pemberian izin tambang itu karena PBNU membutuhkan dana untuk membiayai operasional berbagai program dan infrastruktur Nahdlatul Ulama.

"Pertama-tama saya katakan, NU ini butuh, apapun yang halal, yang bisa menjadi sumber pendapatan untuk pembiayaan organisasi," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Juni 2024.

Kritik terhadap sikap NU ini tidak hanya karena banyak ormas keagamaan seperti Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) yang menolak tawaran itu, tetapi juga keputusan pemerintahan Joko Widodo itu tentang pemberian pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan itu tidak memiliki urgensi. Karena ormas keagamaan adalah lembaga non-profit  yang tidak dibentuk untuk mengelola industri padat modal, padat karya dan padat teknologi  seperti sektor pertambangan.
  
Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi menilai pemberian izin ini selain tidak memiliki urgensi, juga bersifat diskriminatif. Karena banyak ormas lain di luar bidang keagamaan yang keberadaannya bukan lembaga ekonomi. Eksistensi ormas sesuai UU Nomor 17 tahun 2013 adalah organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial.

“Apa urgensinya? Ormas diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apapun itu tidak berbisnis. Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi,” kata Subardi di Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Menyerahkan pengelolaan tambang kepada ormas juga akan menjadi ruang untuk mendowngrade ormas yang bersangkutan karena karakter industri tambang yang merusak lingkungan. Karena itu, kebijakan ini juga dinilai sebagai upaya Jokowi untuk mencari perlindungan di ujung jabatannya.

Konflik NU-PKB

Buruknya pelayanan haji 2024 menjadi celah bagi DPR untuk membentuk Panitia Khusus Hak Angket Haji 2024 atau Pansus Haji. Salah satu penggagas panitia khusus tersebut adalah Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menduga pembentukan Pansus Haji dimaksudkan untuk menyerang lembaganya serta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandungnya.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi dan mengincar PBNU," ujar Yahya seusai rapat pleno PBNU pada Ahad, 28 Juli 2024

Salah satu temuan masalah dalam penyelenggaraan haji tahun ini terkait keputusan Kementerian Agama yang secara sepihak mengalihkan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu untuk jalur haji khusus atau ONH plus tanpa melibatkan DPR.

Keputusan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dianggap melanggar Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Tim Pengawas Haji juga mencurigai adanya praktik jual-beli dalam pengalihan kuota dari haji reguler ke haji khusus tersebut, yang dinilai menguntungkan penyelenggara haji khusus.

Atas temuan itu, Muhaimin mendorong anggota DPR di Tim Pengawas membentuk Panitia Khusus Angket Haji. “Agar kesalahan yang sama tidak terulang, temuan-temuan Timwas Haji DPR RI harus ditindaklanjuti melalui panitia khusus,” kata Muhaimin pada 20 Juni 2024.

Gus Yahya yang merupakan kakak dari Yaqut Cholil Qoumas mencurigai Pansus Haji dibentuk untuk mengadili keputusan yang diambil oleh adiknya. Ia menuding elite PKB di DPR menginisiasi pembentukan Pansus Haji.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi gara-gara menterinya adik saya. Jangan-jangan yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar karena masalah-masalah pribadi begini,” kata Gus Yahya saat konferensi pers seusai rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Ahad, 28 Juli 2024.

Kegaduhan dua saudara ini semakin tinggi intensitasnya, karena sudah diwarna dengan aksi demo di depan gedung PBNU dan pengerahan anggota Banser untuk menghadapi massa yang kontra PBNU.

Kegaduhan yang layak diduga sebagai upaya untuk menutupi kegaduhan sebelumnya dan untuk menutupi kebobrokan pelaksanaan haji 2024, agar pihak luar tidak ikut mempertanyakan dugaan jual beli kuota haji itu.  Wallahu’alam. (Aswan AS)